Jaksa Didesak Tetapkan Tersangka *Kasus Dugaan Pungli

USUT TUNTAS- Ketua Umum LAPAAN RI Jateng, BRM Kusumo Putro SH MH (kedua dari kiri) ke Kejari Sukoharjo, Kamis (28/5) sore, ditemui Kasi Pidsus Kejari Sukoharjo, Yudhi Teguh Santoso SH (kanan). (suaramerdekasolo.com/dokumentasi)

SUKOHARJO, suaramerdekasolo.com- Kasus dugaan tindak pidana gratifikasi atau pungli dan tindak pidana pemalsuan dokumen atas pelaksanaan pembuatan sertifikat ganda di Desa Mojorejo, Bendosari, Sukoharjo yang ditangani Kejari Sukoharjo dipertanyakan.

Lembaga Penyelamatan Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI Jateng yang melaporkan kasus tersebut, Kamis (28/5) sore, menggeruduk ke Kejari Sukoharjo untuk menanyakan sampai sejauhmana kasus tersebut diusut.

Ketua Umum LAPAAN RI Jateng, BRM Kusumo Putro SH MH yang juga sebagai pengacara menegaskan kedatangannya ke Kejari Sukoharjo bersama tim, mempertanyakan progres penanganan atas kasus dugaan pembuatan sertifikat ganda dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2019 di Kecamatan Bendosari.

”Kami mendesak Kejari Sukoharjo segera menetapkan tersangkanya dalam perkara tindak pidana pungutan liar (pungli) atau gratifikasi yang diduga dilakukan oknum pamong desa Mojorejo saat mengurus sertifikat hak milik (SHM) warga setempat,” tandasnya.

Dia beralasan LAPAAN RI Jateng telah menyerahkan berkas hasil investigasi 21 sertifikat yang diduga ganda ke Kejari Sukoharjo. Terlebih lagi, jaksa telah memeriksa warga Mojorejo yang mengurus SHM dan dipunggut biaya pembuatan sertifikat melebihi ketentuan. Apalagi sepengetahuan Kusumo, hal itu juga telah diakui oleh pamong desa yang sudah dimintai keterangan di Kejari.

Kasi Pidsus Kejari Sukoharjo, Yudhi Teguh Santoso SH yang menemui Kusumo dan tim mengemukakan, bahwa kasus dugaan penggandaan sertifikat di Desa Mojorejo dalam tahap penyelidikan.

”Untuk kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat-surat telah dilimpahkan ke Polres Sukoharjo, adapun penanganan dugaan pungli atau gratifikasi sudah diserahkan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sukoharjo,” terang Yudhi Teguh Santoso.

Ditambahkan Kasi Pidsus, untuk perkara pidananya bisa ditanyakan ke Polres Sukoharjo. ”Sedang dugaan gratifikasi atau pungli, kalau kasus tersebut tidak bisa diselesaikan atau tidak ditindaklanjuti di Inspektorat, maka baru dikembalikan ke sini (Kejari) lagi,” terang Yudhi Teguh Santoso, Kamis (28/5).

Terpisah, Inspektor Kabupaten Sukoharjo, Djoko Poernomo mengakui telah menerima pelimpahan berkas dugaan penyelewengan PTSL 2019 di salah satu desa di Kecamatan Bendosari. Namun, karena adanya pandemi covid-19, pihak inspektorat belum bisa maksimal menindaklanjutinya.

”Kita sudah minta bahan, dalam waktu dekat kita undang orang-orang yang terkait. Prinsipnya kita tetap memprosesnya, walaupun baru dokumennya dulu, pemanggilan fisiknya baru akan dilakukan dalam waktu dekat ini,” ungkapnya.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Sukoharjo, AKP Nanung Nugroho menjelaskan, pelimpahan kasus dari kejaksaan yang menangani bukan pihaknya, tetapi Polsek Bendosari. ”Setelah kami cek, kasus tersebut ditangani Polsek Bendosari,” jawabnya melalui pesan singkat di whatsApp saat dikonfirmasi media. (Sri Hartanto)

Editor : Budi Sarmun

 

Tinggalkan Pesan