Perppu Pilkada Digugat, Kenapa? Karena Masih Pandemi

JUDICAL REVIEW- Dua kuasa hukum warga Solo yang tergabung dalam PWSPP, Arif Sahudi SH, MH (kanan) dan Sigit Sudibyanto SH MH mengajukan permohonan judical review ke MK tentang Perppu Pilkada, Desember 2020. (suaramerdekasolo.com/Sri Hartanto)

SOLO,suaramerdekasolo.com- Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada, Senin (8/6) sore.
 
”Kami mengajukan permohonan judical review (JR) tentang Perppu Pilkada melalui online. Inti permohonan JR terhadap Perppu Pilkada untuk menguji keabsaan peraturan tersebut dalam pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada Desember 2020,” tegas Arif Sahudi SH MH selaku kuasa hukum sejumlah warga Solo yang tergabung dalam PWSPP, di sebuah rumah makan di Solo, Selasa (9/6).

Dikemukakan Arif, dalam Perppu, disitu disebutkan Pemilihan Kepada Daerah yang sebelumnya dijadwalkan pada September 2020 namun ditunda Desember 2020.

Padahal dalam PKPU, lanjut Arif Sahudi, dijelaskan bahwa tahapan pemilu dimulai enam bulan sebelumnya. Jadi kalau pemilu berlangsung pada Desember 2020, secara otomatis tahapan Pilkada dimulai pada pertengahan Juni 2020.  

Pengacara yang juga sebagai pengurus salah satu partai di Kota Solo itu menjelaskan, adanya Perppu Pilkada jelas sekali bertentangan adanya Keppres. Dimana pada bulan April 2020, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keppres bahwa Indonesia dalam keadaan luar biasa, bencana non alam atau terjadi pandemi covid-19. Kalau Pilkada dilaksanakan dengan mengaju Perppu, berarti Perppu tidak sesuai Keppres. Harusnya tahapan pelaksanaan Pilkada baru dimulai setelah Indonesia dinyatakan bebas pandemi. Berarti Perppres harus dicabut lebih dahulu. 
”Kalau saat ini Indonesia masih dinyatakan pandemi dan kemudian diselenggarakan pilkada, secara hukum, ini tidak pas,” jelas Arif Sahudi didampingi Sigit Sudibyanto SH MH dalam penjelasannya.

Ditambahkan Arif Sahudi, secara hukum saat ini Indonesia masih dalam status pandemi covid-19. Dan secara sosial dan politik, jika Pilkada dipaksakan digelar akan terjadi pembekakan dana. Untuk apa, tentunya untuk membeli APD, membeli peralatan dalam rangka  persiapan protokol kesehatan. 

”Apa punya uang. Di Solo saja untuk membayar PLN saja tidak mampu. Bahkan di DPRD mau pinjam uang. Solo Kota besar dan bagaimana daerah lain. Dengan merujuk teknis, hukum harusnya tidak bisa,” ungkap advokat yang kerap mengajukan berbagai gugatan hukum atas kebijakan pemerintah tersebut. 
”Maka dari itu, kami mewakili PWSPP meminta MK membuat pengujian ini,” tambahnya.

Disisi lain, apabila pentahapan Pilkada tetap berjalan mulai 15 Juni 2020, Arif Sahudi mempertanyakan dasar anggaran, belum lagi termasuk bagaimana resiko memaksakan kehendak untuk Pilkada. Bagaimana nanti pendaftarannya. Apa bisa? ”Orang Indonesia pintar-pintar, dilarang kumpul, malah kumpul. Ada warga masyarakat tidak mau mendaftar. Lainnya tetap mendaftar sebagai peserta Pilkada, dengan alasan tidak khawatir ada masalah.

Jika Pilkada tetap berlangsung, Arif Sahudi mempertanyakan, siapa nanti yang akan menjamin rakyat Indonesia jika terjadi ada masalah di kemudian hari. 

Dalam penjelasannya, pengacara yang tergabung dalam Kartika Law Firm tersebut berharap agar pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 tidak dilaksanakan lebih dahulu.

”Kalau tetap dipaksakan digelar, mestinya Keppres yang menyatakan Indonesia dalam situasi pandemi Covid-19 dicabut lebih dahulu sehingga Indonesia sudah dinyatakan bebas dari pandemi. Dan perlu kami tegaskan kembali bahwa Pilkada yang sedianya akan digelar September 2020 ditunda setelah terbitnya Keppres tentang Indonesia dinyatakan pandemi. Nah disaat sekarang ini, Indonesia masih dalam kondisi pandemi, kenapa terbit Perppu untuk penyelenggaraan Pilkada. Ini jelas bertentangan antara Keppres dan Perppu,” ungkapnya. (Sri Hartanto)

 

Tinggalkan Pesan