AAM Klaten Tegaskan Tolak RUU HIP

0
aam-klaten

KLATEN,suaramerdekasolo.com – Angkatan Muda Muhamamdiyah Klaten mengeluarkan peryataan sikap menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). RUU tersebut dinilai mengabaikan sejarah kelam pemberontakan PKI.

Kajian final Tim Jihad Konstitusi PP Muhammadiyah memandang RUU HIP tidak urgen dan pembahasannya harus segera dihentikan. Beberapa pasal di dalamnya dinilai berpotensi memicu kontroversi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Delapan butir pernyataan sikap ditandatangani perwakilan Angkatan Muda Muhammadiyah Klaten diantaranya, Sehono, Ketua Gerakan kepanduan Hizbul Wathan, Aris Sandhi Pramastha, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Klaten, Arif Nugroho, Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhamamdiyah Klaten, Wahid Syaifuddin, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Klaten,  Fitria Hastuti, Ketua Pimpinan  Daerah Nasyiatul Aisyiyah Klaten dan M. Imam Barnadib, Ketua Pimpinan Daerah Tapak Suci Putera Muhammadiyah Klaten.

Penandatanganan dilakukan di Gedung Sierad Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten Rabu (17/6) sore, sebelum dibacakan oleh masing-masing perwakilan Angkatan Muda Muhamamdiyah Klaten.

”RUU tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang. Itu sebuah bentuk pengabaian fakta sejarah kelam yang pernah dilakukan partai berhaluan komunis di Indonesia, sehingga sama artinya dengan menyetujui aksi pengkhianatan bangsa tersebut,” tegas Wahid Syaifuddin, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Klaten

Menurutnya dalam RUU tersebut juga memasukkan Trisila, Ekasila, dan Ketuhanan yang berkebudayaan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sama dengan mereduksi Pancasila rumusan final 18 Agustus 1945.

”Ungkapan bahwa semua sila Pancasila adalah semangat gotong royong merupakan indikasi kuat adanya upaya pengaburan makna Pancasila itu sendiri, dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Klaten, Fitria Hastuti mengungkapkan, dalam butir ke 4, AMM Klaten juga menyampaikan permintaan kepada wakik rakyat di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah kelam yang dilakukan Partai Komunis Indonesia, terutama peristiwa 1948 dan 1965.

Menurutnya, kemunculan RUU HIP patut dicurigai sebagai bagian dari agenda kebangkitan kembali aksi sadisme dan kekejian dalam sejarah kelam. Jika betul, maka RUUP HIP wajib ditolak dengan tegas tanpa kompromi apa pun.

Fitri menegaskan, Kedudukan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) hasil bentukan berdasarkan Keppres No.7/2018 sudah sangat kuat, dan tidak perlu ditetapkan dengan UU secara khusus. Sebaiknya negara fokus pada bagaimana menjalankan nilai-nilai Pancasila secara nyata melalui keteladanan pejabat pemerintah dan ketaatan warga bangsa. Terlalu lama berputar meneguhkan Pancasila pada tataran perundang-undangan hanya akan menjauhkan diri dari aspek implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

”Kami mengimbau umat Islam di Klaten, khususnya warga Muhammadiyah, terutama AAM beserta KOKAM-nya hingga level cabang dan ranting, agar meningkatkan kewaspadaaan dan selalu siap siaga terhadap penyebaran faham komunis yang seringkali mereka lakukan dengan pelbagai cara dan metode licik,” tegas Fitri.

Aris Sandhi Pramastha, Ketua PC IMM Klaten menegaskan bila pembahasan RUU HIP dilanjutkan, dan didapati fakta bahwa konseptornya adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham komunisme di Indonesia, maka AMM Klaten akan mendorong kepada pihak yang berwajib untuk mengusutnya.

”Apabila aksi oknum sebagaimana dimaksud pada poin 7 betul-betul terjadi, namun tak kunjung diambil tindakan oleh pihak yang berwajib, maka kami jajaran pimpinan daerah organisasi otonom muda Muhammadiyah Klaten mengimbau seluruh kader muda Muhammadiyah agar bangkit bersatu menjadi garda terdepan menolak faham komunisme, demi terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” imbuhnya. (Merawati Sunantri)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan