30 Guru SMK Harapan Diberhentikan Yayasan

TUNTUT- Puluhan guru SMK Harapan yang diberhentikan yayasan menuntut kepada Ketua Dewan Yayasan Al Muttaqien untuk mencabut surat keputusan (SK) dalam pertemuan di SMK Harapan Jalan Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Rabu (1/7). (suaramerdekasolo.com/Sri Hartanto)

SUKOHARJO, suaramerdekasolo.com- Diberhentikan sepihak oleh Yayasan, puluhan guru dan karyawan SMK Harapan, Pabelan, Kartasura mengajukan protes.

Para guru yang terancam tidak bisa lagi mengajar tersebut, Rabu (1/7) mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan dari Dewan Pembina Yayasan maupun pengurus Yayasan Al Muttaqien.

Salah satu guru SMK Harapan, Nimas Permata Putri mengungkap apa yang dia alami bersama puluhan guru lainnya. ”Berdasar putusan Ketua Dewan Pembina Yayasan, ada 28 guru diberi surat untuk berhenti mengajar atau dengan kata yang lebih halus yakni diberikan surat ucapan terima kasih atas pengabdian selama menjadi guru di SMK Harapan,” jelasnya.

Sedang ada dua guru lainnya yang mendapat surat yang berbeda bunyinya yakni kedua guru yang dimaksud masih diberi kesempatan mengajar jika memperpanjang surat lamaran kembali dengan batas waktu terakhir hingga tanggal 10 Juli.

Para guru yang diberhentikan atau tidak boleh mengajar lagi menuntut agar surat keputusan (SK) dari yayasan dicabut atau tidak berlaku. Dengan harapan para guru yang diberhentikan sepihak dapat kembali mengajar tanpa harus mengajukan surat lamaran ulang sebagai guru.

Tuntutan para guru tersebut diperkuat oleh pernyataan anggota Dewan Pembina Yayasan, Syarif Hidayah. ”Dalam pertemuan, sudah kami sampaikan agar SK tersebut dicabut atau tidak berlaku,” jelas Syarif.

Hanya saja, Ketua Dewan Pembina Yayasan, Adnan Ibrahim tetap bersikukuh pada putusannya menerbitkan SK puluhan guru tidak bisa lagi melanjutkan mengajar disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya sebagai staf pengajar. ”Meski sudah terlanjur ada putusan, namun kami masih membuka kesempatan bagi guru yang masih ingin tetap mengajar untuk membuat surat lamaran ulang hingga tanggal 10 Juli,” terang Ketua Dewan Pembina Yayasan itu.

Hanya saja, Nimas Permata Putri dan puluhan guru lainnya tetap menuntut agar pihak yayasan mencabut atau tidak memberlakukan kembali aturan perbaharuan lamaran setiap tahun bagi guru dan karyawan.

”Sebab sejak beberapa tahun yang lalu, kami sebagai guru waswas setiap akhir tahun ajaran apakah masih diperpanjang pengabdiannya atau diputus. Jadi kami minta aturan itu dibuang,” kata salah satu guru SMK Harapan yang berhijab tersebut.

Kepala SMK Harapan, Miftachrudin menambahkan, kebijakan pembaharuan surat lamaran baru memang diberlakukan pihak yayasan setiap tahun. Namun sebelumnya aturan itu pernah ditiadakan, hingga akhirnya diberlakukan kembali. Pemberlakuan kebijakan dinilai sangat tidak menguntungkan bagi guru dan karyawan.

”Para guru dan karyawan setiap tahun resah karena masih dipertahankan atau diputus masa kerjanya. Maka dari itu, pada hari ini, para guru ingin bertemu dan beraudiensi dengan pihak yayasan. Namun pertemuan masih belum ada kata sepakat atas tuntutan para guru maupun keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Al Muttaqien,” paparnya. (Sri Hartanto)

Editor : Budi Sarmun

 

Tinggalkan Pesan