Potret Kualtias Manusia Solo Raya

bps-jateng
FOTO ILUISTRASI

JIKA lima tahun pertama pemerintahan Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur dalam rencana pembangunan jangka menengahnya, maka mulai tahun lalu pemerintah lebih mengedepankan membangun subyeknya yaitu dengan berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menuju Indonesia maju.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choices of people). Sehingga pada dasarnya tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (United Nation Development Programme–UNDP).  Jadi manusia bukan hanya sebagai subyek atau pelaku pembangunan tetapi juga sekaligus merupakan obyek. Oleh karenanya salah satu ukuran keberhasilan suatu pembangunan adalah terjadinya peningkatan  kualitas manusia dimana manusia sebagai obyek pembangunan diharapkan semakin mampu menikmati hidup lebih lama dan sehat (a long and healthy life), lebih berpendidikan dan terampil (knowledge), dan memiliki pendapatan yang cukup dan layak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (decent standard of living), seperti: pemenuhan gizi, sandang, papan dan lingkungan tempat tinggal yang baik.

Hal diatas sejalan dengan sebagian dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yaitu pada tujuan pertama sampai dengan keempat. Keempat tujuan tersebut adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera serta pendidikan berkualitas untuk seluruh penduduk pada semua usia.

Untuk mengetahui berapa tingkat dan perkembangan keberhasilan pembangunan kualitas hidup penduduk/masyarakat yang telah dilakukan pada suatu wilayah pada suatu kurun waktu tertentu dibutuhkan suatu ukuran atau indicator yang jelas dan terbandingkan baik dari sisi antar waktu maupun antar wilayah.

Untuk mengukur hal tersebut pada tahun 1990 United Nations Development Programme (UNDP) mulai melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) dan mempublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Sedangkan di Indonesia IPM baru dilakukan penghitungan sejak tahun 1997 dan setiap tahun dipublikasikan. Dimana sejak tahun 2010 telah mengalami penyesuaian parameternya.

Tiga dimensi dasar diatas yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak merupakan komponen pembentuk dasar penghitungan IPM. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh umur harapan hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya belinya.

Untuk melihat kemajuan pembangunan kualitas manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek kecepatan dan status pencapaian. Kecepatan diketahui melalui seberapa besar pertumbuhan angka indeks tersebut dari tahun ke tahun. Sedangkan status pencapaian didasarkan pada besarnya indeks pada tahun tersebut, apakah suatu wilayah dikelompokkan dengan pembangunan manusia masih rendah (<60), sedang (60 sampai dengan <70), sudah tinggi (70 sampai dengan <80) atau sudah sangat tinggi (≥ 80). Kedua aspek ini dapat dibandingkan pada dua atau lebih wilayah yang berbeda.

Kondisi Soloraya

Secara umum kualitas manusia Soloraya jika dilihat dari IPM maka tergolong pada level tinggi dengan rata-rata 75,61 poin. Dari tujuh wilayah yang ada lima wilayah diantaranya berkategori ‘tinggi’. Kelima wilayah tersebut adalah Boyolali (73,80), Klaten (75,29), Sukoharjo (76,84), Karanganyar (75,89) dan Sragen.(73,43) yang seluruhnya berada diatas IPM Jawa Tengah yang sebesar 71,73. Kabupaten Wonogiri merupakan satu-satunya wilayah yang masih berada di bawah rata-rata Jawa Tengah yang hanya 0,02 poin dibawah batas status tinggi yaitu 69,98. Kota Surakarta memiliki indeks tertinggi di wilayah Soloraya dan merupakan salah satu dari tiga wilayah di Jawa Tengah dengan status ‘sangat tinggi’ disamping Kota Semarang dan Salatiga dengan indeks sebesar 81,86.

Dari sisi laju pertumbuhan selama sepuluh tahun terakhir, Wonogiri menempati laju pertumbuhan IPM tertinggi dengan rata-rata 0,61 poin per tahun, diikuti oleh Sragen dan Sukoharjo. Jika rata-rata kenaikan yang tinggi tersebut dapat dipertahankan maka bukan tidak mungkin suatu saat akan tercapai keseimbangan IPM di wilayah ini. Atau terjadi pemerataan kualitas manusia sebagai dampak pembangunan yang terus berlangsung.

Dari beberapa aspek pembentuk IPM, disparitas aspek rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita yang menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat masih cukup lebar. Beberapa penelitian menyatakan bahwa ada korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan pendapatan. Semakin tinggi pendidikan akan semakin produktif seseorang sehingga pendapatannya akan semakin tinggi. Salah satu ukuran tingkat pendidikan masyarakat suatu wilayah adalah rata-rata lama sekolah. Yang menjadi permasalahan adalah tidak selamanya orang berpendidikan akan tetap tinggal di tempat kelahirannya.

Urbanisasi menjadi hal yang biasa terjadi. Masyarakat cenderung berpindah ke tempat lain untuk menempuh pendidikan formalnya. Terutama untuk pendidikan formal tinggi. Fasilitas pendidikan tinggi banyak terdapat di wilayah perkotaan dibanding kabupaten, apalagi jika ditambah dengan pertimbangan kualitas atau status fasilitas pendidikan tersebut. Demikian pula dengan masyarakat yang telah berpendidikan tinggi juga cenderung ber-urbanisasi atau tetap tinggal dikota setelah menempuh pendidikan ketika berpikir peluang pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Wilayah kota, sebut saja Surakarta, Yogyakarta atau lebih jauh Jakarta menjadi pilihan logis. Masyarakat dengan pendidikan tinggi yang berasal dari wilayah kabupaten dengan sedikit peluang akan enggan untuk tetap tinggal di tempat asal ketika berpikir masa depannya.

Hal ini menjadi salah satu penyebab lebih rendahnya aspek RLS di wilayah dengan status kabupaten, sehingga akan menjadi efek berantai bagi dimensi pengetahuan, yang pada akhirnya mempengaruhi besaran IPM. Sebaliknya daerah perkotaan dengan segala fasilitasnya akan mampu menarik penduduk dengan kualitas pengetahuan yang lebih baik. Hal ini akan semakin berdampak pada tingginya IPM secara rata-rata pada wilayah perkotaan.

Pada dimensi RLS ini menjadi salah satu penyebab masih lebih rendahnya IPM Wonogiri dibanding yang lain. Jauhnya wilayah dari pusat urbanisasi dimungkinkan penduduk enggan untuk melakukan mobilitas harian menuju tempat kerja atau kuliah, sehingga berpindah tinggal menjadi alternative solusi. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada wilayah-wilayah lain yang semakin jauh dengan pusat urbanisasi.

Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah kabupaten untuk menyediakan sarana pendidikan dengan jumlah dan kualitas memadai serta diimbangi dengan peluang kerja yang cukup dan mampu menyerap potensi pendidikan penduduknya. Faktor pendidikan dan ekonomi menjadi salah satu daya tarik. Dengan demikian gelombang urbanisasi oleh penduduk berkualitas dari sisi pengetahuan akan mampu ditekan. (*)

*Tri Karjono, Statistisi Ahli Madya pada BPS Provinsi Jawa Tengah

 

Tinggalkan Pesan