Kartu Prakerja Offline, Pendidikan dan Industri

kartu-pra-kerja-offline
FOTO/CNNINDONESIA


Oleh : Dr. Bramastia, M.Pd*

PROGRAM Kartu Prakerja terpaksa terhenti pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian dan menemukan sejumlah permasalahan teknis. Kartu Prakerja berhenti setelah KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksananya. Selang waktu yang ada, pemerintah diberikan waktu melakukan perbaikan implementasi program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja memang mendapat sorotan miring dan nyiyir dari publik. Aneh ketika ada lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih. Apalagi ada peserta yang sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli. Ironisnya, negara yang harus tetap membayar biaya pelatihan walapun tidak diikuti peserta yang mendaftar program Kartu Prakerja.

Ketika pelaksanaan pelatihan online Kartu Prakerja tidak mempunyai mekanisme kontrol yang baik, tentu potensi pelatihan fiktif akan banyak terjadi. Mekanisme pelatihan yang tidak dilakukan secara interaktif yang membuat tidak terjaminnya peserta ikut pelatihan dan ikut keseluruhan paket dalam Kartu Prakerja. Penulis setuju apabila perlu evaluasi dan perbaikan sistem dalam mensukseskan program Kartu Prakerja sebagaimana rekomendasi KPK.

Evaluasi Online

Program Kartu Prakerja online yang kerja sama dengan platform digital ternyata tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. KPK bahkan mendorong pemerintah meminta legal opinion kepada Kejaksaan Agung tentang kerja sama platform digital dalam program Kartu Prakerja, termasuk penyediaan barang dan jasa pemerintah atau bukan. Di sinilah terjadinya konflik kepentingan terhadap platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.

Melihat gejolak ini, pelaksana resmi menghentikan sistem paket pelatihan yang selama ini dilakukan dalam program Kartu Prakerja. Berdasarkan evaluasi internal bahwa pelatihan dalam satu paket terjadi kesulitan memastikan apakah peserta sudah menyelesaikan seluruh pelatihan dalam paket atau tidak. Padahal program pelatihan Kartu Prakerja hanya boleh ditampilkan berbagai jenis pelatihan dan tidak boleh dipaketkan (bundling).

Pemberhentian dimaksud adalah sistem prakerja yang bukan pelatihannya, tetapi jenis paket pelatihan. Karena tidak ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa setiap peserta pengambil atau pembeli paket pelatihan lalu menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan yang ditawarkan pada paket pelatihan, setelah mendapat insentif tunai. Sehingga tidak adanya laporan penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur, sarana prasarana, dan program pelatihan untuk satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan pada masing-masing paket pelatihan.

Demikian juga untuk materi pelatihan Kartu Prakerja yang tidak dilakukan dengan kompetensi memadai. Seharusnya, durasi materi pelatihan dan kelayakan dalam menentukan program online perlu melibatkan pihak berkompeten di area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis. Aneh apabila pelatihan bengkel sepeda motor dilakukan secara online, karena pelatihan bengkel sepeda motor butuh tatap muka, melakukan praktik langsung dan tidak bisa dilakukan dengan online. Wajar bila muncul tudingan program pelatihan online terindikasi rawan fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara.

Kartu Prakerja Offline

Pemerintah akhirnya sadar bahwa program Kartu Prakkerja berpotensi menjadi komersialisasi platform penyedia pelatihan kerja online yang ditunjuk sebagai mitra. Ketika sadar diri terhadap ketidakefektifan program Kartu Prakerja online, maka alternatifnya melalui offline. Menurut pandangan penulis, program Kartu Prakerja offline layak direalisasikan dengan berkolaborasi dengan industri dan dunia pendidikan agar merangsang kesadaran, kreativitas dan inovasi bagi calon para pencari kerja.

Dalam menghadapi era industri 4.0 yang melibatkan unsur digital dalam setiap rantai nilai proses manufakturnya, program Kartu Prakerja offline lebih mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kartu Prakerja offline mudah untuk mendapat dukungan industri dan mudah beradaptasi dengan pendidikan, baik kejuruan dan vokasi karena berkolerasi dengan kebutuhan dunia kerja. Industri pasti mendukung program Kartu Prakerja offline karena diharapkan memberikan masukan terhadap kurikulum pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Program Kartu Prakerja offline sangat efektif berkolaborasi dengan industri yang mau menyediakan fasilitas praktek peserta dan instruktur program. Harapannya, peserta Kartu Prakerja offline dapat mengikuti perkembangan teknologi industri terkini yang berjalan pada ranah pendidikan. Kartu Prakerja offline akan didukung industri karena bagi industri merupakan investasi yang layak dikeluarkan dalam pengembangan pendidikan berbasis kompetensi, yang kelak balik memberikan manfaat bagi industri melalui tersedianya tenaga kerja kompeten dan siap kerja.

Kartu Prakerja offline perlu menggandeng dunia pendidikan berbasis kompetensi yang mampu link and match dengan industri. Kalau perlu, program Kartu Prakerja offline melakukan restrukturisasi keahlian peserta disesuaikan kebutuhan industri. Program Kartu Prakerja offline butuh instruktur guru atau dosen dalam mengisi pendidikan dan pelatihan serta pemagangan industri. Kebijakan Kartu Prakerja offline bisa menjadi agenda pembangunan link and match dunia pendidikan dan industri yang bertujuan mendorong, membina dan mengembangkan kemampuan soft skill calon tenaga kerja.

*Dr. Bramastia, M.Pd, Pemerhati Kebijakan Pendidikan, Doktor Ilmu Pendidikan Alumni UNS Surakarta

 

Tinggalkan Pesan