Selewengkan Pengelolaan APBDes, Mantan Kades Sidowarno Dibui

kasus-korupsi-klaten
TIM KEJAKSAAN: Sukarno diapit tim jaksa dari kejaksaan saat akan diserahkan ke LP Klaten, Selasa (28/7) sore. (suaramerdekasolo.com/Achmad H)

*Penyelewengan Dana Pembangunan Taman

KLATEN,suaramerdekasolo.com – Kejaksaan negeri Klaten menahan mantan kepala desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Sukarno. Terdakwa ditahan kejaksaan di LP Kelas II B Klaten setelah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana APBDes tahun 2015-2018.

Kasi Pidsus Kejari Klaten, Ginanjar Damar Pamenang mantan Kepala Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Klaten, Sukarno dijebloskan ke LP kelas II B Klaten karena menyelewengkan dana APBDes. Penahan terdakwa dilakukan setelah ada putusan pengadilan Tipikor Semarang.

” Hari Selasa siang dilakukan penahanan terhadap Sukarno , mantan Kades
Sidowarno, Kecamatan Wonosari periode 2013 – 2019,” jelas Ginanjar,
Rabu (29/7/2020).

Penahanan kata Ginanjar dilaksanakan oleh jaksa Cecep Mulyana di Lapas Kelas II B Klaten setelah sebelumnya Sukarno datang ke kejaksaan didampingi kuasa hukumnya pukul 14.00 WIB. Penahanan Sukarno didasarkan pada Putusan Pengadilan Tipikor, Semarang.

Majelis Hakim yang diketuai Bakri, memutuskan Sukarno terbukti bersalah melakuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalan Pasal 3 UU Tipikor.

Terdakwa oleh majelis hakim divonis dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda 50 juta Subsider 1 bulan kurungan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang semula  menuntut 2 tahun penjara. Selain divonis 1 tahun 8 bulan penjara itulah,  majelis hakim memerintahkan untuk menahan Sukarno.

Selaku Kades

Sukarno, lanjut Ginanjar,  selaku Kades Sidowarno pada periode 2013-2019 dalam kasus itu dinyatakan terbukti telah menyalahgunakan wewenang selaku kepala desa. Terdakwa menggunakan APBDesa 2015 – 2018 untuk pembangunan wahana wisata air dan rehabilitasi kantor desa tanpa melibatkan tim pengelola kegiatan. Kegiatan itu tidak melibatkan tim.

Setelah anggaran pembangunan cair kemudian anggaran langsung di pegang oleh Sukarno dan digunakan untuk membangun tanpa mekanisme yang sesuai dengan Perbup Klaten No 22 tahun 2014 tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Akibatnya hasil pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan dan terjadi kerugian negara.

Dalam proses penyidikan kejaksaan, jaksa penyidik telah menyita uang sejumlah 149 juta yang merupakan sisa dari anggaran pembangunan wahana wisata air dan rehab kantor desa yang dinikmati oleh Sukarno.

” Dari total nilai proyek sekitar Rp 500 juta ada kerugian negara Rp 149 juta. Uang tersebut
disita dan dikembalikan kepada negara,” tambah Ginanjar.

Selama proses persidangan, terdakwa memang tidak ditahan tetapi setelah ada putusan hakim ditahan karena ada perintah majelis untuk menahan.

Sukarno saat dikonfirmasi di nomor ponselnya tidak diangkat. Beberapa kali dihubungi ponselnya aktif tapi tidak diangkat. (Achmad H)

Editor : Budi Sarmun

 

Tinggalkan Pesan