Menuntut ”Keadilan” tetapi Membuat Geram Pihak Lain

dialog-alkid-solo4
SALING ASAH : Gara-gara insiden penutupan Gebyar Pasar Rakyat yang berimbas pelarangan para PKL berjualan di Alkid, justru melahirkan tersambungnya tali silturahmi antara beberapa komponen dengan masyarakat adat (LDA), bahkan bisa saling asah, asih dan asuh, seperti peragaan protokol Covid 19 di acara syukuran Selasa sore (28/7) itu.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Pandemi Corona Melahirkan Dialog Konstruktif di Alkid (1-bersambung)

PANDEMI Corona yang dialami kehidupan secara luas tak terbatas, telah menimbulkan berbagai akibat dan dampak. Di satu sisi, banyak yang menyikapi penderitaan akibat virus yang satu ini, dengan emosi dan kacamata ”wadag” atau verbal sebagai sifat-sifat manusiawi.

Namun, ada juga yang menyikapi kesulitan yang ditimbulkan oleh ”pageblug mayangkara” itu dengan arif dan bijaksana, menggunakan kacamata spiritual kebatinan yang kurang lebih bisa terekspresikan dalam sikap sabar.

Kira-kira seperti itulah warga peradaban Jawa, terlebih peradaban Mataram, yang seharusnya memiliki ketajaman cara pandang dan sikap ketika menghadapi sesuatu seperti halnya pageblug mayangkara.

Dengan ketajaman cara pandang dan sikap spiritual kebatinan wong Jawa,
tentu memiliki ciri-ciri berbeda dengan yang lain, ketika memaknai ujian kesabaran yang disebut pageblug mayangkara pandemi Corona itu.

Itulah rangkaian kronologi pola sikap yang tersusun, ketika ada serangkaian peristiwa di lingkungan masyarakat adat Keraton Surakarta, yang dimulai dengan insiden penutupan kegiatan ”Gebyar Pasar Rakyat” yang dikoordinasi sebuah event organizer (EO) di Alun-alun Kidul (Alkid), 10 Juli lalu.

Berani Melawan ”Aturan”

Latar belakang yang menjadi ilustrasi insiden itu jelas sekali, bahwa Kota Surakarta sedang mengalami peningkatan jumlah yang terjangkit positif, hingga klasifikasinya menjadi oranye menjelang 10 Juli itu. Bahkan beberapa hari sebelum itu, Pemkot sudah menyatakan Kota Bengawan ini sudah dalam Kondisi Luar Biasa atau KLB.

dialog-alkid-solo3
MOMENTUM LANGKA : Dialog antara Gusti Moeng selaku Ketua LDA dan Gusti Timoer selaku Ketua Pengelola Kawasan Alkid dengan takmir masjid Baluwarti, para PKL dan warga Baluwarti, adalah momentum langka yang sangat positif dan konstruktif untuk menyambung tali silaturahmi yang telah lama putus.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Sebab itu, sebuah ajang keramaian bernama ”Gebyar Pasar Rakyat” yang akan digelar EO dan sedianya akan dibuka 10 Juli itu, merupakan bentuk ”keberanian” menantang kewajaran atau menantang sebuah situasi genting yang melahirkan aturan seperti sudah diklasifikasikan Gugus Tugas Covid 19.

Aparat Satpol PP Pemkot sebagai tangan panjang Gugus Tugas Covid 19 yang mendapat laporan masyarakat tergolong ”tanggap”, lalu menutup menghentikan pekerjaan perisiapan dan melarang kegiatan itu untuk diteruskan, tepat pada tanggal akan dibukanya keramaian di Alkid itu, 10 Juli.

PKL Alkid Jadi Korban

Rupanya ada pihak yang meradang, karena sejumlah pengusaha jasa hiburan dan penyewa stand di ”Gebyar Pasar Rakyat” protes melalui ”EO” dan menuntut keadilan atas penutupan itu. Protesnya mengimbas pada lebih dari 200 PKL yang sudah sejak lama dan tiap hari mencari nafkah di Alkid, yang dianggap adil bila ikut ditutup.

dialog-alkid-solo2
UNTUK MENGANCAM : Selain larangan berdagang dan penutupan, secarik kertaS pengumuman berlogo Keraton Surakarta juga dipasang oknum utusan Sinuhun PB XIII untuk mengancam para PKL dan siapa saja yang ”dianggap” mendirikan bangunan di atas tanah pekarangan/bangunan di Alkid. (suaramerdekasolo.com/Dok)

Padahal, uang muka sewa lahan yang terkumpul sekitar Rp 300-an juta itu, sudah terlanjur diterima pihak yang mengaku diserahkan mengaku utusan Sinuhun PB XIII dari Sasana Putra itu.

Mungkin saja dianggap sebagai langkah penyelamatan dari protes dan tagihan untuk mengembalikan uang muka sewa lahan, pihak yang mengaku utusan Sinuhun itu justru melibatgandakan tindakannya. Karena, melarang para PKL Alkid berjualan, dianggap belum cukup adil.

Yaitu menutup semua pintu akses masuk Alkid, termasuk Kori Brajanala Kidul yang dikenal secara salah oleh publik sebagai Lawang Gapit Kidul. Selain digembok, semua pintu yang ditutup juga ditempeli secarik surat tanda perintah penutupan dari Sinuhun PB XIII.

Penyelamatan Membabi-Buta

Langkah penyelamatan yang ”membabi-buta” itu, kira-kira dimaksudkan untuk membuat takut para penyewa lahan yang sudah keluar uang dan pertanggungjawaban ”EO” serta pihak dari ”keraton” yang memberi izin. Tetapi langkah itu mulai menggundang kecurigaan para PKL anggota paguyuban yang dipimpin Kusmadiyono.

dialog-alkid-solo1
MENUTUP PASAR : Spanduk dan pengumuman larangan berjualan berlogo Pemkot untuk menutup di Pasar Cinderamata, akhirnya diketahui hanya akal-akalan oknum utusan Sinuhun PB XIII. Para pedagang yang berang, malam berikutnya setelah dipasang dicopot beramai-ramai oleh para PKL atas izin KPH Edy Wirabhumi dan Gusti Moeng (Minggu, 29/7).(suaramerdekasolo.com/Dok)

Karena, kegiatan pasar malam jelas-jelas dikoordinasi ”EO” dan terkesan ”menantang” aturan protokol Covid 19, itu yang menjadi alasan aparat Satpol PP Pemkot bertindak segera menghentikan keramaian dan melarang beroperasi.

Sementara, kawasan lain di Alkid yang sudah lama tertata berjarak longgarsebagai tempat berjualan para PKL yang kebanyakan warga Kalurahan Baluwarti, ikut dilarang beraktivitas mencari nafkah di situ karena semua akses pintu masuk ditutup/digembok dan disertai tempelan sepucuk surat dari Sinuhun.

Tak hanya itu, selain ditempeli spanduk berlogo Keraton Surakarta, juga disertai tambahan logo Pemkot, serta tulisan untuk melukiskan kesan bahwa pelarangan itu sesuai dengan aturan Gugus Tugas Covid 19 Kota Surakarta agar meyakinkan.

Rangkaian Langkah Konyol

Untuk ”memenuhi rasa keadilan” sekaligus memantabkan langkah penyelamatan, kompleks relokasi pedagang Pasar Klewer di Alun-alun Lor juga ditutup, digembok atau disegel. Masih belum puas, Pasar Cinderamata di barat dan timur Alun-alun Lor, ruang parkir beserta pintu masuk Masjid Agung-pun dipasangi spanduk bertuliskan sementara ditutup untuk publik (secara luas).

Itulah serangkaian langkah konyol yang secara beruntun terjadi, setelah ”Gebyar Pasar Rakyat” yang rencananya akan digelar selama 40-an hari itu, ditutup dan dibubarkan Satpol PP Pemkot. Padahal, dalam spanduk promo yang dipasang di seputar Alkid, disebutkan pasar rakyat dimaksud untuk menyambut Idul Adha sampai tiba peristiwa kirab pusaka malam 1 sura.

”Di antara para pedagang yang malam itu (Minggu, 19/7) berdemo di Alun-alun Lor dan di beberapa fasilitas publik yang digembok, berencana demo depan Sasana Putra (tempat tinggal Sinuhun dan keluarga), juga ke kantor Badan Pengelola. Saya dan Gusti Moeng langsung mendahului ke Alun-alun Lor menemui mereka”.

dialog-alkid-solo5
MENJADI KORBAN : Lebih dari 200 PKL Alkid yang dipimpin Kusmadiyono ini malah menjadi korban dari upaya para penyewa lahan Gebyar Pasar Rakyat yang mencari keadilan, akibat kegiatannya dilarang Satpol PP Pemkot. Padahal, sebelum ada insiden pelarangan, mereka mencari nafkah di situ dengan nyaman.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Dan benar juga, penutupan dilakukan oknum yang mengaku utusan Sinuhun. Tetapi penempelan logo Pemkot, hasil konsultasi aparat Satpol PP yang sowan Sinuhun. Maka, kami yang mengizinkan agar semua yang ditutup/digembok di kawasan Alun-alun Lor dibuka, terutama Masjid Agung”.

”Karena, alasan yang digunakan sangat tidak masuk akal. Termasuk mengganggu lalu-lintas keluar-masuk kendaraan angkutan material proyek pembangunan kembali Pasar Klewer sisi timur. Kalau kami tidak segera turun tangan, akan semakin banyak pedagang pasar di seputar alun-alun yang datang. Dan situasi dan kondisi akan lebih sulit dikendalikan,” papar KPH Edy Wirabhumi selaku Pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS), menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, kemarin. (Won

Poerwono-bersambung)

 

Tinggalkan Pesan