Publik Mulai Memahami Apa yang Sebenarnya Terjadi

dialog-alkid-solo3
GEMBOK DILEPAS WARGA : Gembok pengunci dan semua atribut pelarangan masuk lewat akses Kori Brajanala ke dalam Baluwarti, dilepas beramai-ramai oleh warga, takmir masjid dan anggota PKL yang diakomodasi kerabat Lembaga Dewan Adat (LDA).(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Pandemi Corona Melahirkan Dialog Konstruktif di Alkid (2-habis)

INSIDEN penutupan persiapan pembukaan keramaian ”Gebyar Pasar Rakyat” yang diinisiasi sebuah ”EO”, atas izin oknum yang mengaku utusan Sinuhun PB XIII (SMS.Com, 30/7), tak diduga telah membuka tabir perilaku menyimpang banyak pihak, hingga publik secara luas mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi di Keraton Surakarta.

Dari situ, publik bisa melihat jelas dan bisa memilah-milah sebenarnya siapa saja yang selama ini terlibat dalam peristiwa-peristiwa buruk di Keraton Surakarta.

Karena, selain nama pribadi-pribadi oknum yang terlibat, nama institusi keraton yang paling rusak dan buruk citranya akibat dijadikan tameng dan kerudung oknum-oknum yang terlibat.

Melihat peristiwa demi peristiwa sejak insiden 15 April 2017 hingga insiden penutupan Gebyar Pasar Rakyat di Alkid, 10 Juli itu, sangat terkesan banyak sekali oknum yang memanfaatkan kesempatan.

Baca : Keraton Izinkan Pintu Alkid Dibuka untuk Berdagang, PKL Langsung Kenduri Syukuran

Pertama, kesempatan Keraton Surakarta dalam keadaan tertutup mulai dari evakuasi ala militer, hingga tertutup dan ”lumpuh” karena pandemi Corona sejak Maret lalu. Apalagi dalam kondisi seperti itu, terkesan sekali seakan-akan ”jauh” dari pengawasan aparat keamanan.

Kedua, kesempatan untuk memanfaatkan nama Sinuhun PB XIII yang sejak persidangan kasus human trafficking di Pengadilan Negeri Sukoharjo sekitar 2015, sudah dinyatakan cacat permanen.

Sinuhun Cacat Permanen

Dalam posisi seperti itu, seseorang yang sudah dinyatakan cacat permanen, karena menderita gangguan stroke yang membuatnya tidak bisa berkomunikasi. Sebab itu, apapun yang dilakukan, termasuk kebijakannya apalagi yang menyangkut kepentingan publik, tidak punya kekuatan hukum.  

”Jadi, ulah oknum yang selama ini selalu mencatut nama Sinuhun PB XIII dan institusi keraton, saya yakin sebenarnya bukan untuk pribadi Sinuhun. Tetapi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Itulah yang sebenarnya terjadi”.

”Di satu sisi, nama Sinuhun semakin buruk. Karena dicatut oknum-oknum di sekelilingnya. Di sisi lain, nama Keraton Surakarta juga semakin rusak. Karena, publik tahunya nama keraton yang muncul. Ini yang mungkin sulit dipahami masyarakat luas”.

dialog-alkid-solo1
SUDAH CACAT PERMANEN : Meskipun masih bisa tersenyum saat disapa petugas yang berjaga di Astana Pajimatan Imogiri (DIY), tahun lalu, tetapi kondisi Sinuhun PB XIII sudah lama dinyatakan cacat permanen. Semua tindakan dan produk kebijakannya, tidak mempunyai kekuatan hukum. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Bahwa sebenarnya, sejak lama Sinuhun sudah tidak bisa apa-apa (cacat permanen), publik tidak paham. Jadi, apapaun kebijakannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Kondisi seperti inilah yang dimanfaatkan oknum-oknum di sekelilingnya itu,” jelas GKR Wandansari Koes Moertiyah selaku Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) saat berkesempatan bicara dalam ”dialog tak sengaja” dengan Ketua Takmir Masjid Baluwarti, warga Baluwarti dan pengurus PKL Alkid, Selasa, 28/7.

Namun, peristiwa wilujengan para PKL Alkid atas izin yang diberikan Lembaga Dewan Adat (LDA) tetap berjualan di Alkid, serta izin dari Gugus Tugas Covid 19 karena ada jaminan kepatuhan terhadap protokol Covid 19, Selasa sore (28/7) itu, menjadi awal positif bagi banyak hal.

Setidaknya, menjadi momentum bertemunya LDA selaku otoritas di Keraton Surakarta dengan pengurus Takmir Masjid Baluwarti, warga Baluwarti serta kalangan PKL Alkid dalam suasana dialog kecil yang tanpa sengaja terjadi di luar acara wilujengan.

Baca : Menuntut ”Keadilan” tetapi Membuat Geram Pihak Lain

Membuka Sekat-sekat

Kehadiran Ketua LDA yang akrab disapa Gusti Moeng yang diikuti Ketua Pengelola Kawasan Alkid Gusti Timoer (GKR Timoer Rumbai Kusumadewayani) serta sejumlah kerabat termasuk GPH Cahyaningrat, bisa berdialog dengan beberapa komponen warga di Baluwarti dan sekitarnya.

Dialog yang terjadi kurang sejam menjelang acara inti doa wilujengan yang dipimpin abdidalem ulama KRT Pujo Hartoyodipuro itu, mulai membuka sekat-sekat komunikasi dan tali silaturahmi yang selama ini terputus.

Dialog itu menjadi sangat konstruktif, karena pihak otoritas keraton menjelaskan hal-hal fundamental tentang eksistensi keraton dan esensi konflik yang selama ini terjadi di dalam, serta solusi-solusi yang telah diupayakan sampai saat ini.

dialog-alkid-solo3
MOMENTUM LANGKA : Dialog antara Gusti Moeng selaku Ketua LDA dan Gusti Timoer selaku Ketua Pengelola Kawasan Alkid dengan takmir masjid Baluwarti, para PKL dan warga Baluwarti, adalah momentum langka yang sangat positif dan konstruktif untuk menyambung tali silaturahmi yang telah lama putus.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Sebaliknya, para pengurus takmir masjid, warga Baluwarti dan kalangan PKL juga semakin bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di keraton. Meskipun khusus bagi kalangan PKL, pesan tentang berbagai persoalan yang terjadi di internal keraton yang disampaikan Gusti Moeng, merupakan kebutuhan kedua setelah kebutuhan utamanya bisa diizinkan berjualan kembali di Alkid.

Baca : Alhamdulillah, Galian Pembangunan Transito Solo Tembus Kedua Sisinya

Penguasa Mendukung yang tak Berhak

Menjawab pertanyaan Ketua Takmir Masjid Baluwarti Khoirul Akyar, banyak hal yang mulai dipahami secara jelas dari penjelasan Gusti Moeng dan Gusti Timoer. Bahkan penjelasan tentang berbagai hal yang melibatkan kekuasaan selama ini, disaksikan pula Lurah Baluwarti Danang Agung Wasiyanto sebagai tangan panjang pemerintah yang diundang hadir dalam syukuran itu.

Hal-hal yang bisa dipahami menyangkut konflik di keraton selama 16 tahun ini, adalah fakta bahwa jumenengnya KGPH Hangabehi sebagai Sinuhun PB XIII pada tahun 2004, karena didukung penuh Gusti Moeng dan semua kerabat trah darahdalem Sinuhun Amangkurat Agung hingga PB XIII yang terwadahi dalam LDA, yang sejak tahun 2017 ”dilarang” masuk keraton itu.

Hal esensial yang berkait dengan itu, adalah campur-tangan pihak luar (penguasa) yang justru mendukung KGPH Tedjowulan hendak ”merebut” kekuasaan tapi gagal di tahun 2004, kemudian ”jumenengan” sebagai PB XIII di luar keraton. Padahal jelas-jelas, secara hukum adat atau paugeran, yang punya hak jumeneng sebagai PB XIII adalah KGPH Hangabehi.

Karena gagal merebut tahta pada tahun 2004 itu, upaya untuk merongrong dan merebut tahta terus dilakukan, dengan dukungan penguasa. Akhirnya, kolaborasi antara KGPH Tedjowulan dan pihak-pihak yang termasuk golongan disorientasi yang didukung penguasa (pihak luar), berhasil ”menculik” Sinuhun PB XIII untuk bergabung menggunakan label rekonsiliasi.

dialog-alkid-solo5
DIWAWANCARAI AWAK MEDIA : Gusti Moeng selaku Ketua LDA dan Gusti Timoer selaku Ketua Pengelola Alkid, diwawancarai para awak media seusai mengakomodasi acara spontanitas warga Baluwarti, pengurus takmir masjid dan warga PKL Alkid membuka gembok dan segala bentuk atribut larangan keluar-masuk Baluwarti melalui Kori Brajanala Kidul. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Keuntungn dari Situasi Konflik

Rekonsiliasi sepihak yang diinisiasi Wantimpres Jend TNI (Purn) Subagyo HS dan Jend TNI (Purn) Wiranto untuk mengakhiri konflik, hasilnya gagal-total sampai akhirnya terjadi insiden berkekuatan militer 2.400 personel pada 15 April 2017, yang melarang masuk keraton Gusti Moeng dan semua bebadan serta kerabat trah.

”Jadi, kalau ada oknum mengatasnamakan utusan Sinuhun dari Keraton Surakarta, menutup dan melarang semua aktivitas di Alun-alun Lor, aktivitas dagang di Pasar Cinderamata dan Masjid Agung, akhirnya publik ‘kan jadi tahu. Mereka yakin,itu tentu ulah oknum-oknum di sekitar Sinuhun PB XIII yang sejak 2017 ada di dalam itu”.

Baca : Cegah Cluster Baru, Jajaran Bawaslu Solo Jalani Rapid Tes

”Karena, Gusti Moeng dan saya berada di luar keraton sejak 2017. Kan kami berdua yang selama ini selalu dipersepsikan negatif oleh pihak-pihak yang memetik keuntungan dari situasi dan kondisi konflik di keraton selama ini”.

”Oleh sebab itu, wajar saja kalau publik semula dibuat bingung melihat semua kekacauan ini. Tetapi akhirnya, sekarang publik jadi tahu dengan jelas ‘kan?,” papar KPH Edy Wirabhumi selaku Pimpinan LHKS menjawab pertanyaan sejumlah wartawan dalam jumpa pers soal forum seminar yang digelar Majlis Adat Keraton se-Nusantara (MAKN) secara virtual, Senin, 27/7.

Siapa yang Menikmati Rp 10 M?

Dari ”dialog tak sengaja” itu, juga terjawab dengan jelas bahwa oknum yang memberi izin pasar rakyat dan menutup berbagai tempat dengan membabi-buta atas nama Sinuhun dan keraton, adalah orang luar dan bukan kerabat.

Oknum itu, belakangan nyaris jadi korban kekerasan oleh seorang pangeran yang pernah ditahan di Polresta dalam kasus dugaan penipuan uang setoran sewa lahan Sekaten, beberapa tahun silam. Masalahnya, sebagian Alun-alun Lor yang ditutup oknum itu, adalah lahan parkir subur yang dikelola sang pangeran.

dialog-alkid-solo4
SALING ASAH : Gara-gara insiden penutupan Gebyar Pasar Rakyat yang berimbas pelarangan para PKL berjualan di Alkid, justru melahirkan tersambungnya tali silturahmi antara beberapa komponen dengan masyarakat adat (LDA), bahkan bisa saling asah, asih dan asuh, seperti peragaan protokol Covid 19 di acara syukuran Selasa sore (28/7) itu.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Di depan Khoirul Akyar, Kusmadiyono (Koordinator PKL), Lurah Danang Agus Wasiyanto dan sejumlah warga Baluwarti yang mendengarkan dialog kecil itu, Gusti Moeng menjelaskan, bahwa antara oknum dengan sang pangeran adalah satu kelompok yang selama ini ada di sekitar Sinuhun.

Sebagian lagi di alun-alun, adalah lahan yang disewa Pemkot senilai Rp 2,5 M untuk relokasi pedagang Pasar Klewer. Tahun ini, adalah tahun keempat sewa alun-alun untuk relokasi pasar, dengan nilai sewa pertahunnya sama, dan semuanya disetor ke rekening Sinuhun yang sudah cacat permanen sejak sekitar 2015 itu.

”La, uang itu untuk apa? Yang menikmati siapa saja? Saya tidak tahu. Yang jelas, di sekitar Sinuhun ‘kan hanya beberapa gelintir saja. Terus, kondisi keraton ya… malah kotor, tidak terurus. Yang habis direnovasi, jadi rusak kembali karena tidak dirawat. Padahal, masih banyak bangunan dan tempat yang belum sempat direnovasi,” tunjuk Gusti Moeng menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com di tempat terpisah. (Won Poerwono-habis)

Editor : Budi Sarmun

 

 

Tinggalkan Pesan