Advokat Peradi Kirim Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

surat-terbuka-presiden-jokowi
FOTO DIRI : Anggota DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Solo, BRM Kusumo Putro SH MH (suaramerdekasolo.com/Sri Hartanto)

*Terbitkan Keppres Calon Tunggal Pilkada

SOLO, suaramerdekasolo.com – Menyikapi akan digelarnya pilkada serentak, anggota DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Solo, BRM Kusumo Putro SH MH mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI, Joko Widodo terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama di daerah yang tingkat penderita Pandemi Covid-19 masih tinggi.

Kusumo Putro yang juga pendukung fanatik Jokowi tersebut dalam surat terbukanya mendesak agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres agar calon tunggal yang mengikuti Pilkada di daerah yang potensi penyebaran Covid-19 masih tinggi tidak perlu ada pendaftaran calon lainnya sebagai calon boneka, namun calom tunggal dalam Keppres langsung ditetapkan sebagai kepala daerah.

Menurut Kusumo, Keppres tersebut sangat penting, apalagi saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat.

Untuk mencegah munculnya klaster baru di bilik suara karena rentan terjadinya kerumunan pada saat pencoblosan, lanjut deklarator relawan Jokowi-Amin Daulat Indonesia (JADI) itu, maka sebaiknya paslon tunggal langsung ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih melalui Keppres.

“Karena menurut pandangan kami, Keppres itu jauh lebih tepat dan solutif. Terlepas apakah pelaksanaan pilkada paslon tunggal tersebut dengan sistem kotak kosong atau tanpa pemilihan alias langsung penetapan, yang pasti tidak akan menimbulkan efek negatif dalam sistem demokrasi,” papar Kusumo kepada puluhan awak media di Wedangan Jembuk, Kamis (6/8/2020).

Selain dapat menyelamatkan ribuan orang dari bahaya virus corona, Keppres, tandasnya, juga bisa menyelamatkan pesta demokrasi yang biayanya cukup besar.

“Ini tentunya akan jauh lebih terhormat dibanding menyelenggarakan pilkada dengan diikuti salah satu paslon pesanan yang penuh kepura-puraan serta akan banyak menelan anggaran,” terangnya.

Merujuk perpanjangan masa pendaftaran paslon, ungkap Kusumo, tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) 12 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terutama pada Pasal 89 ayat (1) disebutkan, dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 ( tiga ) hari.

Melihat hal tersebut, kata Kusumo, saat ini baik pemerintah termasuk para ahli tidak ada yang menjamin pada Desember 2020 pandemi Covid-19 akan berakhir.

“Saya juga menilai bahwa KPU Kota Solo belum siap melaksanakan Pilkada ditengah pandemi covid-19. Terbukti KPU hingga saat ini belum menyampaikan sosialisasi secara terbuka ke publik terkait mekanisme dan tata cara bagaimana pelaksanaan Pilkada yang baik dan aman,” jelasnya.

Begitu pula, urai Kusumo, belum ada yang bisa menjamin gelaran Pilkada tidak akan menyebabkan timbulnya klaster baru persebaran Covid-19 terutama di area pemungutan suara dan bilik suara yg jumlahnya ribuan TPS yang tersebar di seluruh daerah yang menggelar Pilkada pada 9 Desember 2020,” tegasnya. (Sri Hartanto)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan