Alumni Turki, Badan Intelijen Barat dan Kekuatan Regional Baru*

0

PERDANA Menteri Inggris Boris Johnson telah menunjuk mantan Duta Besar Inggris untuk Turki, Richard Moore, sebagai kepala Secret Intelligence Service atau M16 pada Rabu (29/07/2020). Penunjukkan Moore menjadikan M16 sebagai lembaga intelijen ketiga setelah CIA Amerika Serikat dan DGSE Perancis yang dipimpin oleh pejabat yang pernah bertugas di Turki dan fasih berbahasa Turki. Banyak perwira intelijen atau diplomat yang bekerja di Istanbul dan Ankara dengan cepat menaiki tangga karier. Selain Moore terdapat juga direktur perempuan pertama CIA, Gina Haspel dan juga kepala intelijen Perancis DGSE, Bernard Emie yang pernah bertugas di Turki.

Richard Moore lahir di Libya karena ayahnya sedang bertugas di sana. Moore menerima gelar sarjana dalam bidang filsafat, politik dan ekonomi dari Universitas Oxford. Kemudian ia menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universitas Harvard. Moore berkarir sebagai diplomat dan pernah ditempatkan di Vietnam, Turki, Iran, Pakistan dan Malaysia. Dia pernah menjadi Wakil Direktur untuk Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri Inggris pada tahun 2005-2008. Moore melayani dua tugas di Turki, pertama sebagai diplomat junior pada tahun 1990-1992 dan sebagai Duta Besar dari tahun 2014 -2017. Setelah pos Duta Besar, Moore menjabat sebagai Wakil Kepala Keamanan Nasional Inggris dan Direktorat Jenderal Politik di Kementerian Luar Negeri Inggris (Sabah, 2020).

Moore menjabat sebagai Duta Besar Inggris untuk Ankara dalam fase krisis politik Turki dimana dia berada di Istanbul ketika tank militer meluncur ke jalanan pada peristiwa kudeta 15 Juli 2016 yang menewaskan 250 orang. Moore menyatakan bahwa “Gerakan Gulen” berada di balik kudeta 15 Juli. Meskipun Moore menyatakan bahwa Inggris tidak menyebut Gulenis atau FETO sebagai organisasi teroris, tetapi dia menerima bahwa FETO berada di balik upaya kudeta tersebut. Moore mengajurkan Inggris untuk mengambil sikap awal menentang kudeta dan mendukung pemerintahan terpilih, pada saat negara-negara Barat lainnya lambat untuk mengutuk kudeta tersebut, dan memperkuat hubungannya dengan Turki. Hal ini menghasilkan hubungan politik yang baik dan kerjasama perdagangan bebas serta anti-terorisme yang erat antara kedua negara.

Alumni Turki di Badan Intelijen AS dan Perancis

Sementara itu di AS, Presiden Donald Trump pada 17 Mei 2018 menunjuk Gina Haspel sebagai Direktur pertempuan pertama CIA, yang fasih berbicara bahasa Turki dan bahasa asing lainnya. Dia dilaporkan mempelajari bahasa Turki pada tahun 2000 ketika bekerja selama tiga tahun sebagai Wakil Kepala Perwakilan CIA di Ankara. Gina Haspel mengawali karer di CIA sebagai reporter pada Januari 1985. Setelahnya dia mendapatkan penempatan di berbagai negara, penempatan pertamanya adalah di Ethiopia dan selanjutnya di Turki antara tahun 1987-1989 (Sputniknews, 2020).

Haspel kemudian tercatat pernah menjadi Kepala Perwakilan CIA di Baku, Azerbaijan pada tahun 1996-1998. Selanjutnya ia dipercaya untuk menangani Pusat Penanggulangan Teror CIA pada tahun 2001-2003. Tidak lama setelah pelantikannya sebagai Direktur CIA, terjadi kasus pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi Arabia di Istanbul. Haspel terbang ke Ankara dan mendengarkan rekaman audio dari pembunuhan yang diperoleh dari alat perekam pihak keamanan Turki.  Pada November 2018, CIA menyimpulkan bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman kemungkinan memerintahkan pembunuhan Khashoggi.

Di sisi lainnya, mantan Duta Besar Perancis untuk Turki, Bernard Emie, diangkat sebagai Kepala Badan Intelijen Perancis DGSE pada tahun 2017 oleh Presiden Emmanuel Macron. Emie memulai karirnya di Kementerian Luar Negeri pada tahun 1983 sebagai reporter. Kemudian dia ditempatkan di Yordania pada tahun 1998-2002. Bertugas pada Direktorat Jenderal Timur Tengah dan Afrika Utara antara tahun 2002-2004 dan penempatan di Lebanon pada 2004-2007. Emie kemudian menjadi Duta Besar Perancis untuk Ankara tahun 2007-2011, setelahnya ia menjadi Duta Besar di London dan Aljazair antara tahun 2011-2017 (TRT World, 2020).

Bernard Emie menjabat sebagai Duta Besar di Turki pada saat hubungan kedua negara tegang karena mantan Presiden Nicolas Sarkozy menentang proses pendaftaran Turki pada Uni Eropa. Meskipun saat ini Emie menjabat sebagai pimpinan badan intelijen, tetapi garis politik Perancis di bawah Emmanuel Macron juga dikenal bersikap oposisi terhadap Turki. Diduga Emie dengan pengalamannya telah meningkatkan aktivitas intelijen Perancis melawan Turki setelah naiknya dia dalam jabatan dinas rahasia ini.

Ancaman Turki sebagai Kekuatan Regional

Dengan ditunjuknya tiga pimpinan badan intelijen asing yang berstatus sebagai “alumni” Turki menunjukkan bahwa Turki mendapatkan perhatian penting dari negara besar seperti AS, Inggris dan Perancis. Tentu saja  hal ini juga merupakan sinyal bahwa akan ada pendekatan keamanan khusus terhadap Turki yang dianggap sebagai kekuatan regional baru yang sedang menguat di kawasan. Richard Moore ketika menjabat sebagai Duta Besar Inggris untuk Ankara memperlihatkan kecenderungan untuk mendukung dan dekat dengan rezim pemerintahan Turki saat ini. Moore adalah pejabat Barat pertama yang menyalahkan FETO atas upaya kudeta, mendukung pemerintahan Presiden Erdogan dan memuji gerakan resistensi rakyat Turki terhadap pemberontak tersebut.

Serkan Demirtas, kolumnis Hurriyet Daily menyebutkan bahwa promosi Richard Moore sebagai Kepala M16 akan menghasilkan kerjasama yang lebih erat dengan Badan Intelijen Nasional Turki MIT yang dipimpin oleh Hakan Fidan. Hal ini juga terjadi karena peran MIT dalam aspek keamanan dan kebijakan luar negeri Turki sedang mengalami proses ekspansi seperti keterlibatan militer Turki di Suriah dan Libya serta dalam perang melawan terorisme di luar wilayah Turki. Dengan demikian, adanya lebih banyak dialog dan kerjasama antara M16 dan MIT di masa depan menjadi sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi. Faktanya, kerjasama keamanan dan kontra-terorisme antara Inggris dan Turki sudah berjalan dengan baik (Hurriyet Daily, 2020).

Sementara itu Muhittan Attaman, kolumnis Daily Sabah menyatakan dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah populasi yang besar, kekuatan militer, dan diplomasi aktif, Turki telah menjadi kekuatan regional yang signifikan di kawasan Timur Tengah dan Mediterania. Turki telah mengambil langkah militer yang menentukan terhadap kelompok teror PKK/YPG dan ISIS hingga ke wilayah Suriah dan Irak. Turki juga telah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa ia memiliki kemampuan untuk mempertahankan keamanan nasionalnya sendiri terlepas dari dukungan asing. Pada 2019, Turki memulai tiga intervensi berskala regional di Timur Tengah yaitu Suriah, Qatar dan Libya. Turki juga sukses menggelar Operasi Musim Semi Perdamaian di timur laut Suriah pada Oktober 2019 silam (Daily Sabah, 2020).

Sebagai negara pelamar keanggotan UE dan sekutu lama Amerika Serikat di NATO, Turki berhasil menerapkan kebijakan luar negeri yang independen selama beberapa tahun terakhir. Turki berani untuk menentang sikap AS dan NATO dengan melakukan pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Tetapi intervensi militer Turki di Libya alih-alih mendapatkan persetujuan AS yang mengubah peta konflik dengan mengalahkan pasukan Jenderal Khalifa Haftar yang didukung Rusia, Perancis, Mesir dan UEA yang akhirnya menyelamatkan pemerintahan Libya (GNA) di bawah dukungan PBB. Militer Turki dan pasukan pemerintah Libya berhasil mendorong pasukan Haftar keluar dari ibukota Tripoli dan kota strategis Tarhuna. Sementara itu di Suriah, Turki bekerjasama dengan Rusia untuk mencegah serangan pasukan pemerintahan Assad terhadap markas terakhir pasukan pemberontak untuk mencegah krisis baru gelombang pengungsi akibat serangan tersebut.

Jika kita melihat manuver politik dan militer Turki di kawasan yang sangat sulit untuk diukur dan ditebak. Turki dapat membangun satu aliansi dengan kekuatan besar seperti AS, Rusia, Inggris dan Uni Eropa pada satu waktu tetapi aliansi dapat berubah dengan cepat pada berbagai isu lainnya. Dengan ditempatkannya alumni Turki menjadi pimpinan badan intelijen di beberapa negara itu menunjukkan bahwa AS, Inggris dan Perancis ingin memastikan Turki tetap berada di bawah pengawasan mereka. Negara-negara tersebut ingin melakukan prediksi terkendali terhadap manuver Turki khususnya yang berkaitan dengan kepentingan politik mereka. Dapat disimpulkan bahwa posisi Turki sebagai kekuatan regional baru yang sedang menguat dianggap sudah mengancam dominasi pengaruh negara-negara besar tersebut di kawasan Timur Tengah dan Mediterania.

*Adhe Nuansa Wibisono, M.Si, Direktur Eksekutif Cakramandala Institute, Mahasiswa Ph.d Turkish National Police Academy

Tinggalkan Pesan