Meninjau Ulang POP, Why Not ?

Foto-Bramastia-3


Oleh : Dr. Bramastia, M.Pd*

PROGRAM Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) Republik Indonesia menjadi kontroversi pasca pengumuman yang
lolos seleksi. Muncul berbagai temuan, mulai dari yayasan yang website-nya tidak
ada, track record juga tidak diketahui dan hanya menangani satu kota tetapi justru
mendapatkan bantuan dana kategori gajah. Agenda POP ibarat program yang
‘ngeri-ngeri sedap’ karena anggarannya termasuk besar, yakni Rp 595 miliar yang
tentunya tidak ingin melihat guru atau tenaga pendidikan tersangkut kasus korupsi
di kemudian hari.

Untuk itu, rasanya perlu agenda mengevaluasi kembali dari awal mula dari proses
seleksi POP. Pandangan Kemendikbud yang mengatakan bahwa dalam proses
awal POP telah menyusun kriteria penilaian proposal secara jelas dan obyektif
dengan tiga tahap, yakni evaluasi administratif, substantif dan verifikasi tidak
cukup diterima. Walaupun tahap administratif telah diperiksa Kemendikbud dan
tahapan proses sisanya dilakukan Institut SMERU. Bahwa penentuan ormas yang
lolos seleksi dengan tim independen yang berintegritas tinggi bukan merupakan
evaluasi obyektif mengingat Kemendikbud tidak melakukan intervensi dengan
dalih menjaga transparansi dan akuntabilitas POP.

Mundur dari POP

Dalam pandangan penulis, Kemendikbud seharusnya tidak berdalih bahwa proses
seleksi organisasi penggerak diserahkan ke pihak ketiga dan Kemendikbud tidak
ikut campur. Kemendikbud harus campur tangan dan melakukan kontrol terhadap
mekanisme seleksi, termasuk proses verifikasi di lapangan. Seleksi organisasi
penggerak harus ditekankan bagi organisasi yang berpihak kepada agenda utama
pendidikan nasional dan yang punya rekam jejak panjang serta jelas dalam dunia
pendidikan di Indonesia. Kalau perlu, organisasi tersebut harus memiliki jaringan
sekolah yang jelas, jumlah pendidik yang terafiliasi serta komitmen organisasinya
terhadap NKRI dan Pancasila.

Kemendikbud harus memahami historis pendidikan nasional bahwa pendidikan
merupakan salah satu pilar kehidupan bangsa. Pendidikan yang dibangun ormas
sampai saat ini keberadaannya masih eksis dari sejak sebelum kemerdekaan.
Artinya, Kemendikbud harus bisa membedakan mana entitas pendidikan yang
berpengalaman dengan entitas pendidikan baru yang baru eksis dalam beberapa
tahun terakhir. Ironisnya, kemendikbud menutup mata dan hanya menyerahkan ke
pasar bebas dalam proses seleksinya.

Di samping itu, agenda POP telah menafikan ormas dan organisasi pendidikan
yang ada di tanah air. Puncaknya, sejumlah ormas dan organisasi pendidikan
menyatakan mundur dari POP yang digagas Kemendikbud. Ada tiga organisasi
menyatakan mundur, yaitu Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen)
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul
Ulama (LP Ma’arif NU) dan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia
(PB PGRI). Alasan mundurnya karena proses seleksi POP yang dinilai tak sejalan
dengan semangat perjuangan pendidikan.

Kemendikbud harus paham bahwa Perserikatan Muhammadiyah memiliki 30.000
satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga tidak sepatutnya
diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul
beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam POP oleh Kemdikbud. Keberadaan
Persyarikatan Muhammadiyah dalam sejarahnya banyak membantu pemerintah
menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka. Muhammadiyah
bahkan akan tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan

pendidikan dengan berbagai pelatihan, meningkatkan kompetensi kepala sekolah
dan guru melalui berbagai program meskipun tanpa ikut serta agenda POP.
Begitu pula dengan Lembaga Pendidikan Maarif NU yang juga memutuskan ikut
mundur dari POP yang diinisiasi Kemendikbud. Agenda POP dianggap sebagai
program yang janggal karena banyak daftar penerima yang berstatus organisasi
tidak jelas ditetapkan sebagai penerima POP. Saat ini Lembaga Pendidikan Maarif
NU fokus menangani pelatihan kepala sekolah dan kepala madrasah 15 persen
dari total sekolah/madrasah sekitar 21.000. Bagi yang ikut pelatihan harus melatih
guru-guru di satuan pendidikan dan kepala sekolah maupun kepala madrasah di
lingkungan sekitarnya. Lembaga Pendidikan Maarif NU memutuskan tidak ikut
POP, tetapi tetap melaksanakan program penggerak secara mandiri.

Sedangkan PB PGRI beralasan bahwa mundur karena berbagai pertimbangan di
tengah pandemi Covid-19. Bagi PGRI, bahwa dana POP yang begitu fantastis bisa
digunakan untuk menunjang kebutuhan infrastruktur sekolah, guru, dan murid.
Di samping itu, PB PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan
anggaran POP harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar, mengingat
waktu pelaksanaan yang begitu singkat. Karena bila dana POP tidak dilaksanakan
secara efektif dan efisien akan menimbulkan efek dikemudian hari.

Terali Besi POP

Kabar pengakuan dan permintaan maaf atas kesalahan Kemendikbud oleh mas
Mendikbud Nadiem menjadi sinyal tidak beresnya POP. Saat kritikan berbagai
pihak menghujani Kemendikbud, pada akhirnya Kemendikbud memutuskan akan
melakukan evaluasi terhadap POP dan memastikan dua lembaga filantropi tidak
akan menggunakan APBN sepeserpun. Masuknya dua yayasan dari perusahaan
besar, yaitu Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation yang lolos sebagai
Organisasi Penggerak kategori Gajah yang mendapatkan bantuan Rp 20 miliar per
tahun dari pemerintah menjadi awal mula kontroversi. Meskipun pada akhirnya
dua yayasan perusahaan besar ini merevisi keterlibatan anggaran POP. Keduanya
memakai dalih memilih skema partnership dengan berbagai pihak sebagai wujud
komitmen berkolaborasi memajukan pendidikan nasional.

Pihak Tanoto Foundation menyatakan sebagai salah satu organisasi penggerak
menggunakan pembiayaan mandiri karena memiliki Program Pintar Penggerak.
Tanoto Foundation bahkan tidak akan menerima bantuan dana pemerintah dalam
menjalankan program. Begitu pula Sampoerna Foundation yang menegaskan
bahwa lembaganya bersama dengan mitra dalam dan luar negeri mendukung POP
dengan menggunakan skema matching fund. Dimana makna matching fund adalah
bantuan dana melengkapi atau memperkuat program dengan melipatgandakan
bantuan dana dari plafon yang selama ini telah ditetapkan pemerintah.

Lebih mengerikan lagi saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai turun
tangan mengkaji POP yang digagas Kemendikbud. KPK bahkan akan menelaah
duduk perkara POP yang menjadi polemik dan melakukan kajian khusus tentang
POP. KPK akan mengundang Mendikbud Nadiem Makarim bersama Irjen dan
Dirjen untuk lebih mendalami dan memahami agenda POP. Kemendikbud beserta
penerima dana harus mewaspadai dan hati-hati karena ada terali besi dibalik POP.
Sehingga perlua meninjau ulang kembali agenda POP yang fantastis dananya dan
‘ngeri-ngeri sedap’ dalam pelaksanaannya.

Dr. Bramastia, M.Pd, Pemerhati Kebijakan Pendidikan, Doktor Ilmu Pendidikan Alumni UNS Surakarta

Tinggalkan Pesan