Abaikan Protokol Kesehatan, Awas Kena Denda

0
razia-masker-boyolali
PUSH UP: Sejumlah pelajar terkena sanksi push up karena tak mengenakan masker dalam razia penerapan protokol kesehatan di Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari.(suaramerdekasolo.com/Joko Murdowo)

BOYOLALI,suaramerdekasolo.com – Masyarakat dituntut untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Pemkab Boyolali bakal menerapkan sanksi denda bagi pelanggar yang terjaring razia.

“Minggu depan, kami bakal melakukan razia,” ujar Kepala Satpol PP, Sunarno.

Diakui, razia dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Boyolali nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali.

“Jadi, sanksinya tak sekedar penyitaan KTP, namun juga ada denda.”

Dijelaskan, razia akan dilakukan menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali hingga kawasan pedesaan. Kegiatan razia juga akan melibatkan jajaran terkait seperti TNI dan Polri. Untk itu, seluruh masyarakat diminta disipling mengenakan masker saat keluar rumah.

Sekda Boyolali, Masruri, mengatakan Perbup nomor 49 tahun 2020 itu telah ditetapkan dan ditandatangani Bupati Boyolali pada 19 Agustus 2020. Perbup itu juga telah diundangkan pada hari itu juga dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditambahkan, tujuan dikeluarkannya Perbup tersebut, untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang produktif dan aman melalui penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan di tempat dan fasilitas umum. Jadi bermuara pada kedisiplinan dan kesehatan masyarakat.

“Ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya klaster baru selama masa pandemi Covid-19 di daerah.”

Perbup tersebut juga sekaligus mengatur tentang sanksi kepada pelanggar penerapan protokol kesehatan. Baik bagi masyarakat perorangan maupun pelaku usaha, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Untuk sanksi bagi perorangan yaitu berupa teguran lisan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya atau mengucapkan teks Pancasila disertai surat pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan KTP-nya disita sementara.

Sanksi lainnya yaitu kerja sosial berupa membersihkan tempat publik atau tempat ibadah. Dalam Perbup itu, untuk masyarakat yang melanggar protokol kesehatan juga bisa dikenai sanksi denda administratif paling banyak Rp 50.000.

Sedangkan untuk pelanggaran protokol kesehatan bagi pelaku usaha, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, sanksinya lebih berat lagi. Yaitu teguran lisan atau teguran tertulis, denda paling banyak Rp 1 juta bagi pelaku usaha angkringan, pedagang kaki lima, lapak sementara dan sejenisnya atau usaha mikro dan kecil.

Kemudian denda maksimal Rp 5 juta bagi pelaku usaha rumah makan, restoran, cafe, usaha menangah, industri besar atau dunia usaha lainnya. Tak hanya itu, pelanggar disiplin Covid-19 juga bisa berupa penghentian sementara operasional usaha, bahkan pencabutan izin usaha.

“Kami mengingatkan masyarakat semakin menggerakkan protokol kesehatan guna mengatasi penyebaran Covid-19.” (Joko Murdowo)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan