Fenomena Wali Muhakkam

mahmuduzzaman

DALAM realitas masyarakat, ada segelintir orang yang berlindung di balik tujuan baik untuk menolong dengan “menikahkan” sepasang insan yang lantas berani melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku. Pelanggaran undang-undang dan aturan adalah sesuatu keburukan, meskipun orang berlindung di balik alasan kebaikan. Allah sendiri juga melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam masalah keburukan. (QS. al-Maidah: 2)

Wali Muhakkam

Dalih menolong dan menghindari zina, segelintir orang lantas berani menikahkan sepasang insan meskipun tidak ada walinya. Untuk memuluskan pernikahan itu, lantas diangkatlah wali muhakkam. Beberapa kasus wali muhakkam dengan dalih bersifat pribadi untuk menghindari prosedur resmi yang semestinya ditempuh, misal kasus poligami. Andai pernikahan poligaminya dilakukan secara terbuka, tentu akan menimbulkan kehebohan. Jalan pintasnya pergi ke tokoh ulama dan dinikahkan tanpa prosedur resmi dengan menggunakan wali muhakkam.

Secara bahasa, wali muhakkam merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu wali dan muhakkam. Dalam Lisan al-Arab (juz 15, hal. 405), kata wali satu akar dengan kata wilayah yang menurut Ibnu Atsir berarti mengatur dan menguasai. Menurut Sibawaih, wilayah juga berarti memerintah (imarah) dan mempersatukan (niqabah). Sedangkan menurut Ibnu as-Sakiit, kata wilayah berarti kekuasaan. Kata wali juga seakar dengan kata walayah, yang menurut Ibnu as-Sakiit berarti menolong (nushrah).

Kata muhakkam merupakan kata benda pasif (isim maf’ul) yang berasal dari kata hakkama-yuhakkimu-tahkiman, yang berarti mengangkat seseorang menjadi hakim dan menyerahkan persoalan hukum kepadanya. Makna kata muhakkam berarti seseorang yang diangkat sebagai hakim. (Al-Mau’su’at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz 10, hal. 233).

Dalam hal pernikahan, wali muhakkam adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya.(Al-Hawi al-Kabir, juz 16, hal. 648).

Pada prinsipnya, diperbolehkan menunjuk seseorang sebagai hakim (tahkim) guna menengahi dua orang atau lebih yang bertikai. Alquran sendiri menyuruh kita mendamaikan jika terjadi pertikaian di antara sesama mukmin (QS. al-Hujurat: 9-10). Alquran juga menganjurkan mengangkat penengah (hakam) dari kedua belah pihak, suami dan istri, yang sedang bertikai (QS. an-Nisa: 35).

Pandangan Ulama

Jika ditelusuri dalam kitab-kitab fiqh Syafi’iyah yang mu’tabar, konsep wali muhakkam berawal dari sebuah riwayat dari Yunus bin Abdil A’la. Menurut Imam Nawawi dalam, pandangan ini berasal dari riwayat Yunus bin Abdil A’la, salah seorang murid Imam Syafi’i. Dalam riwayat tersebut, Imam Syafi’i berkata, “Jika dalam suatu rombongan perjalanan (rufqah), seorang perempuan yang tidak memiliki wali, lalu si perempuan menyerahkan persoalannya kepada seorang laki-laki, sehingga lelaki itu menikahkannya, maka hal itu diperbolehkan.” (Raudhatu ath-Thalibin (juz 5, hal. 395-397)

Menurut al-Mawardi dalam al-Hawi fi Fiqh asy-Syafi’i, tahkim diperbolehkan dengan empat syarat. Pertama, orang yang ditunjuk sebagai hakim (muhakkam) adalah seorang yang ahli ijtihad. Kedua, kedua belah pihak yang berselisih menyepakati si muhakkam.

Ketiga, masalah yang diperselisihkan adalah hal-hal yang memang diperbolehkan dilakukan tahkim. Keempat, keputusan yang diambil dapat diterima oleh kedua belah pihak. (Al-Hawi al-Kabir, juz 16, hal. 648).

Pada mazhab Hanafi, tidak muncul persoalan wali muhakkam karena perempuan yang merdeka dan sudah mukkalaf boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Hal itu karena pada dasarnya, dalam konteks perwalian nikah, setiap orang yang diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya yang ada dalam kekuasaannya, maka ia pun boleh untuk menikahkan dirinya sendiri. Sebaliknya, setiap orang tidak boleh membelanjakan harta yang ada dalam kekuasaannya, maka ia tidak boleh pula untuk menikahkan dirinya sendiri.

Sebagaimana perempuan berhak untuk mempergunakan hartanya, ia pun berhak untuk mempergunakan haknya untuk memilih suami. Namun keberadaan wali dalam pernikahan bertujuan supaya perempuan tidak dituding sebagai seorang yang tidak sopan. Karena itu, sebaiknya memang perempuan tetap menyerahkan masalah pernikahan dirinya kepada sang wali. (Ibnu Nujaim,Al-Bahrur Raiq, juz 3, hal. 117).

Sebaliknya, menurut mazhab Maliki terdapatlah konsep perwalian umum yang merupakan hak setiap muslim. Apabila salah seorang muslim sudah menggunakan hak perwalian, maka gugur hak orang muslim lainnya. Hal ini karena perwalian umum itu adalah fardhu kifayah. (al-Kharsyi, Syarh Mukhtashar Khalil, juz 10 hal 346). Pelaksanaan perwalian umum (al-wilayah al-ammah) dengan syarat lelaki muslim sudah mendapat izin perempuan dan telah jelas dalam keadaan waras.

Syarat selanjutnya adalah tidak ada halangan pernikahan, wali memang betul-betul tidak ada, atau ada tapi menolak (adhal) untuk menjadi wali, atau wali dalam keadaan tidak berada di tempat (ghaib) dan berada di tempat yang jauh. Lalu, si perempuan rela dinikahkan dengan calon suami serta calon suami sekufu dengan si perempuan dalam hal agama, status sebagai orang merdeka atau budak, keadaan fisik, harta, dan maskawin. (Hasyiyah ad-Dasuqi ‘ala asy-Syarh a-Kabir, juz 7, hal. 381-382).

Menurut Ibnu Qudamah dalam Syarh al-Kabir (juz 7, hal. 419) mengatasnamakan Imam Ahmad bahwa lelaki yang adil boleh menikahkan perempuan yang tidak ada wali dan penguasa (sulthan) yang menikahkannya.

Menurut riwayat Ahmad bin Hambal, berkata kepada seorang kepala daerah setempat agar menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali sama sekali, jika memang calon lelakinya sederajat, maharnya pantas, serta tidak ada hakim resmi di daerah, meskipun dibantah karena bertentangan dengan pandangan yang mengharuskan wali hakim (sulthan) jika perempuan tak ada walinya.

Dari pandangan ulama tersebut, penulis tidak temukan ketentuan wali muhakkam. Andai wali muhakkam diperbolehkan dalam undang-undang, hanya menimbulkan banyak mudharat. Masyarakat akan bingung membedakan mana petugas resmi dan mana yang sebaliknya. Di samping itu, peluang terjadinya penyelewengan makin terbuka dan pernikahan bawah tangan dengan wali muhakkam pasti makin meningkat.

*Mahmuduzzaman, SH,MH, Kepala KUA Kec. Banyudono, Kab. Boyolali

Tinggalkan Pesan