Pemuda Pancasila Tidak Akan Pasung Hak Politik Kadernya

0
pemuda-pancasila
ORMAS : Wakil Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila (PP) Paryono didampingi Ketua MPC PP Karanganyar Disa Ageng Alifven melepas kader yang akan melakukan longmarch, dalam rangka pembaretan 400 personel Koti Mahatidana Angkatan VII di lapangan GOR RM Mas Said, Minggu (6/9/2020). (suaramerdekasolo.com/Irfan Salafudin)

KARANGANYAR, suaramerdekasolo.com – Pemuda Pancasila (PP) mempersilakan kadernya menggunakan hak politik sesuai pilihan masing-masing dan tidak akan memaksa mereka untuk mendukung partai tertentu. Sebab sebagai organisasi masyarakat, PP tidak berafiliasi pada partai politik tertentu.

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Paryono menegaskan, PP tidak akan memasung hak politik kadernya.

“Sebab PP bukan organisasi politik, sehingga bebas dari kepentingan politik. PP itu representasi pemersatu dari perbedaan, karena kader PP berasal dari berbagai latar belakang politik dan pandangan,” tandasnya, usai apel siaga dalam rangka pembaretan 400 personel Koti Mahatidana Angkatan VII di lapangan GOR RM Mas Said, Minggu (6/9).

Menurutnya, siapapun yang masuk ke PP harus menanggalkan atribut partai dan bekerja bersama dalam rangka menjaga NKRI dan Pancasila. “Menjaga NKRI dan Pancasila ini tanggung jawab seluruh anak bangsa. Seluruh kader PP, bersama elemen bangsa lain, harus menjalankannya,” tegasnya.

Terkait pembaretan 400-an calon anggota Koti Mahatidana MPC PP Karanganyar, Paryono mengatakan, mereka sebelumnya telah mengikuti pelatihan selama tiga hari, yang dilaksanakan sebelum pandemi Covid1-19.

“Ini kegiatan yang tertunda. Karena Covid-19, pembaretan baru bisa dilakukan hari ini. Setelah pembaretan, kader akan terjun ke masyarakat, untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat dalam penguatan nilai-nilai Pancasila. Sebab, kader PP adalah benteng dalam menjaga Pancasila dan menjaga NKRI,” imbuhnya.  

Ketua MPC PP Karanganyar Disa Ageng Alifven menambahkan, hingga saat ini sudah ada 6 ribuan kader yang tercatat sebagai anggota ormas.

“Kami sedang menginventarisasi anggota, karena ada pembaruan sistem keanggotaan. Sudah ada 6 ribu anggota yang memiliki kartu tanda anggota (KTA), dari 8 ribuan yang mendaftar. Kami menargetkan, hingga akhir 2020 ada 10 ribu kader yang memegang KTA,” imbuhnya. (Irfan Salafudin) 

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan