Membahayakan Pemilih, PWSPP Mendesak Pilkada Ditunda Tahun Depan

0
pwpp-tunda-pilkada
PERNYATAAN SIKAP : Pegiat Paguyuban Warga Peduli Pemil menunjukkan surat pernyataan tentang pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar Pilkada ditunda, Senin (14/9/2020). (suaramerdekasolo.com/Budi Santoso)

*Desak MK Uji Pasal 201 A ayart (1) dan ayat (2) Lampiran UU No 6/2020

SOLO,suaramerdekasolo.comPaguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) mendukung usulan sejumlah pihak yang meminta pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 diundur sampai satu tahun mendatang.

Sejumlah alasan yang menjadi dasar pengunduran pilkada antara lain, pelaksanaan pilkada yang dipaksakan akan membahayakan keselamatan warga negara yang menjadi pemilih aktif, juga penyelenggara pemilihan umum.

Alasan lain adalah pemaksaan pilkada tahun ini bakal memperburuk citra demokrasi karena tingkat golongan putih (golput) tinggi. Selain itu, jumlah partisipasi pemilih akan turun drastis karena dampak pandemi Covid 19.

“Kami sepakat dengan penundaan pilkada. Setidaknya tahun depan agar kondisi Indonesia membaik setelah pandemi ini,” terang Sigit Sigit N. Sudibyanto Kuasa Hukum PWSPP didampingi Ketua PWSPP Johan Syafaat.

“Jadi atas dasar-dasar itu, PWSPP dalam permohonannya memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusional Pasal 201 A ayart (1) dan ayat (2) Lampiran UU No 6/2020,” terangnya.

Baca : Indikasi Dugaan Palsu Dukungan Pasangan Bajo, Takjil Siap Kawal Proses Hukum

Lebih lanjut Sigit mengatakan, PWSPP melalu jalur hukum menempuh upaya menggugat UU No 6/2020 tentang Penetapan Perpu Pilkada karena bertentangan dengan alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 H. Pasal itu menyebutkan membahayakan kesehatan warga negara karena negara masih menghadapi pandemi Covid-19.

“Padahal negara harus hadir dan menjamin dan melindungi warga negara agar tetap aman dan terjaga kelangsungan hidupnya,” terang Sigit.

Sementara itu Ketua PWSPP Johan Syafaat menambahkan, PWSPP lebih fokus pada alasan kesehatan dan kualitas pilkada itu sendiri.

 Johan menyatakan, keselamatan rakyat diutamakan. Menurutnya apakah pemerintah bisa menjamin keselamatan rakyat, selama covid berkembang.

“Dari berita yang beredar ada 60 paslon sudah positif Covid-19, itu sudah menjadi kegaduah. Kalau nanti di TPS ada yang tertular dan menularkan wabah ini, bisa menjadi klaster baru,” imbuhnya.

Baca : Bawaslu Soroti Mobilisasi ASN Jelang Pilbup Di Sragen

Sebelumnya dilansir dari suaramerdeka.com, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal itu mengingat dampak pandemi Covid-19 yang makin tidak terkendali.

”Pertimbangan utamanya adalah akan menimbulkan klaster baru Covid-19, yakni klaster pilkada. Sangat tidak rasional kalau pilkada tetap dilaksanakan pada Desember 2020,” kata .

Hal itu, lanjut Fachrul, mengingat penularan Covid-19 terus terjadi dan bahkan meningkat. Sementara, upaya-upaya meminimalkan penularan tidak berjalan optimal.

”Ini merupakan bentuk penegasan sikap DPD RI dalam menolak pelaksanaan pilkada, yang akan mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, jika tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang,” ujarnya. (Budi Santoso)

Baca : Orang Golput Jadi Calon Peserta Pemilu Bakal Diajukan Judicial Review Ke MK

Editor : Sri Hartanto

Tinggalkan Pesan