Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19, Arif Sahudi Usul Coblosan dengan Model COD

pemilu-cod-arif-sahudi
FOTO DIRI : Wakil Sekretaris DPW PPP Jateng, Arif Sahudi. (suaramerdekasolo.com/Dok)

SOLO,suaramerdekasolo.com – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) atau Pilwakot serentak di Tanah Air kali ini dalam situasi yang tidak biasa. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seluruh kegiatan hajat hidup orang dibatasi, termasuk hajatan politik lima tahunan.

Belakangan ini muncul pro-kontra tentang pelaksanaan pilkada yang digelar 9 Desember 2020 pada masa wabah corona, apakah tetap dijalankan atau ditunda, sampai wabah ini benar-benar berakhir.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris DPW PPP Jateng, Arif Sahudi berpendapat, pelaksanaan tahapan pilkada tetap berjalan seperti bisa, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Hanya saja nanti teknis pencoblosannya tidak seperti yang lazim dilakukan selama ini. Ya harus beda pencoblosannya,” terangnya saat ditelpun, Rabu (16/9/2020).

Arif menuturkan sistem coblosan/pencontrengan atau penyaluran pilkada dalam bentuk lain, harus menyesuaikan dengan kondisi terkini. Ia mengusulkan, alangkah lebih baik, penyampaian hak politik pada hari H dilakukan dengan sistem COD. Atau petugas datang ke rumah pemilih.

“Jika Pilkada 2020 tetap berjalan sesusai rencana, 9 Desember mendatang.”

Menurutnya, pencoblosan dengan sistem COD ini dinilai sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

“Kami rasa langkah itu juga sebagai antisipasi penularan virus Corona. Jangan sampai ada klaster baru saat coblosan langsung ke TPS,” terangnya.

Door to door

Metode pencoblosan ini juga didengungkan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP). Malahan PWSPP mendesak pilkada ditunda, namun karena tahapan pilkada berlangsung dan belum ada keputusan resmi dari pemerintah atau penyelenggara pemilu. Maka PWSPP sepakat bila ada model tertentu pada saat pencoblosan sehingga tidak muncul klaster pilkada/tps.

Lebih lanjut Arif mengatakan, ide yang disampaikan tadi merupakan jalan tengah agar tidak mengundang banyak massa dan kerumunan yang bisa riskan penularan Covid-19.

“Pendaftaran kemarin saja massa yang datang juga sangat banyak. Padahal aturan dalam PSBB-kan maksimal hanya lima orang yang berkumpul,” tegasnya.

“Maka, satu-satunya solusi kalau tidak ingin ditunda ya petugas harus keliling door to door. Datang ke rumah pemilih dan bawa surat dan kotak suara. Sistemnya harus diubah,” tambah Arif.

Sebagai informasi, untuk wilayah Kota Solo, KPU mencatatkan hasil 419.287 warga tercatat dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Solo 2020. Sebanyak 9.300 warga diantaranya merupakan pemilih pemula.

DPS tersebut diluncurkan KPU Solo melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kota Solo.

Sementara itu, dari jumlah DPS tersebut terdiri dari 203.465 orang laki-laki dan 215.822 orang perempuan. Kemudian jumlah TPS di Solo tercatat sebanyak 1.231 TPS tersebar di 5 kecamatan dan 54 desa dan kelurahan.(Budi Santoso)

Editor : Sri Hartanto

Tinggalkan Pesan