Awas, Sanksi Denda Menanti

0
razia-masker-boyolali
SANKSI SOSIAL: Warga yang tak menenakan masker dikenai sanksi sosial membersihkan smapah di kawasan Alun- alun Pengging, Kecamatan Banyudono dalam razia gabungan, Kamis (17/9).

*Pemkab Galakkan Razia Dukung Protokol Kesehatan

BOYOLALI,suaramerdekasolo.com – Pemkab Boyolali menggalakkan razia atau Operasi Yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan. Hal itu bertujuan untuk mengatasi penyebaran wabah Covid-19.

Seperti razia atau operasi yustisi yang digelar tim gabungan di Jalan Raya Pengging, tepatnya di depan Alun- alun setempat, Kamis (17/9/2020). Tim gabunan terdiri dari Polri, TNI dan Satpol PP menghentikan semua pengguna jalan yang tidak mengenakan masker.

Baca : Tak Kerahkan Massa, Timses Bajo Taati Perwali Soal Protokol Kesehatan

Dalam razia selama satu jam lebih ini terjaring 19 warga yang tidak mengenakan masker. Mereka terdiri dari orang tua, pemuda- pemudi dan anak- anak. Ke-19 pelanggar inipun langsung dikenai sanksi sosial seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengucapkan Pancasila, push up hingga membersihkan sampah di kawasan alun- alun.

Tak hanya itu saja, petugas juga mencatat identitas para pelanggar protokol kesehatan tersebut. Bahkan, enam warga yang sudah dewasa dikenai sanksi penyitaan KTP. KTP bisa diambil di Kantor Satpol PP Boyolali dengan syarat mengenakan masker.

Kabid Tibum Tranmas Satpol PP, Susmono Dewa menjelaskan, operasi yustisi dilakukan sesuai Perbup No 49/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Boyolali.

Baca : Masyarakat Mengeluh Terganggu, 110 Motor Ngebronk Digaruk

“Selain untuk percepatan pengananan Covid-19, juga sekaligus upaya pemulihan ekonomi,” katanya disela- sela razia.

Dijelaskan, pihaknya bersama jajaran terkait termasuk Polres dan TNI terus melakukan razia masker di seluruh wilayah kecamatan di Boyolali. Bagi pelanggar langsung akan dikenai sanksi. Namun sejauh ini sanksi yang diberikan masih mengutamakan sanksi sosial.

“Ini sekaligus kami manfaatkan untuk sosialisasi.”

Sesuai perbup tersebut, baik untuk perorangan maupun instansi serta perusahaan yang nelanggar protokol kesehatan bakal kena sanksi. Untuk perorangan, di antaranya berupa teguran lisan, menyanyikan lagu Indonesia Raya atau mengucapkan teks Pancasila, serta membuat surat pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan dan penyitaan  KTP.

“Sedangkan sanksi kerja sosial berupa membersihkan tempat publik atau tempat ibadah hingga denda administratif maksimal Rp 50.000. Sanksi administrasi denda bakal diberlakukan mulai pekan depan.”

Baca : Peringatan Harhubnas, Karyawan Tirtonadi Bagikan Masker dan Vitamin

Bagaimana cara pembayaran sanksi denda ? diungkapkan,  bisa melalui transfer atau dititipkan kepada petugas. Untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan, pelanggar diberi nota bukti pembayaran denda.

Nota denda pun ada kode khusus atau nomor yang tidak bisa dilompati. Misalnya, bukti pembayaran yang dikeluarkan petugas berkode 001 sampai 003,namun di laporan ternyata dari 001 langsung ke 003, maka harus ada pertanggungjawaban.

”Perlu ditegaskan bahwa denda bukan tujuan utama. Disini, fokusnya adalah peningkatan disiplin masyarakat untuk memutus penyebaran Covid-19,” tegasnya. (Joko Murdowo)

Baca : MUI Wonogiri Dikukuhkan, Ini Nama-nama Pengurusnya

Editor : Budi Sarmun

 

Tinggalkan Pesan