Hajatan Dan Keramaian Marak, Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

0
hajatan-karanganyar
PAMERAN -- Pameran sound system di Mojogedang Karanganyar tetap menerapkan protokol kesehatan. (suaramerdekasolo.com/Joko DH)

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com – Memasuki pasca Muharom, ijin orang hajatan dan keramaian mulai marak. Pemkab Karanganyar Jateng memaklumi itu. Sebab sebagaimana kalender jawa, biasanya pasca Muharom pasti ramai orang hajatan.

‘’Saya tentu tidak bisa melarang sebab banyak yang sudah setahun lalu direncanbakan. Hajatan silahkan, boleh, tapi ingat tetap harus jaga protokol kesehatan. Tamu terbatas, tidak perlu salaman, datang ketemu manten, langsung beri salam saja, pulang. Makanan dikotaki. Kalau makan di tempat ya jaga jarak, masker,’’ kata Bupati Juliyatmono, Senin (21/9/2020)

Pemerintah malah menyarankan dilakukan PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro), artinya jika memang hanya di dusun tertentu ada penderita covid maka jangan desa yang digebyah uyah dianggap zona merah atau satu kecamatan.

‘’Kita harus obyektif, cukup di dusun atau malah RT/RW itu yang tidak diijinkan untuk mengadakan hajatan, agar kegiatan ekonomi dan sosial di desa itu tidak terganggu. Tetapi konsisten jangan diijinkan warga di dusun yang ada penderita covidnya berkegiatan,’’ kata dia.

Sehingga dengan begitu setiap wilayah juga akan terus aktif berkegiatan, semua aktifitas tetap berjalan, namun pencegahan covid-19 tetap berjalan juga. Itulah new era yang dimaksudkan kita berjalan beriringan dengan covid.

Dalam kesempatan itu Juliyatmono mengatakan, termasuk kegiatan keramaian bisa digelar, yang penting panitia bertanggung jawab atas terlaksananya protokol kesehatan. Yang datang tidak bergerombol, berduyun-duyun, memakai masker, menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan itu dikontrol betul oleh panitia.

Salah satu contoh kegiatan pameran sound system di Mojogedang, yang tetap diizinkan berlangsung setelah panitia menandatangani kesepakatan bersama untuk mengingatkan peserta dan pengunjung untuk menjaga protokol kesehatan.

Juliyatmono juga menambahkan seluruh OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) juga terus didorong agar tetap menggelar kegiatan yang disusun di APBD sebab dengan adanya kegiatan pemerintah itu maka kegiatan di masyarakat akan ikut. (Joko Dah)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan