Pilkada Ditunda, Timbulkan Apatis Masyarakat

0
pilkada-ditunda
Calon Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memberi penjelasan pada wartawan, usai menjadi keynote speaker dalam Rapim Kota Kadin Surakarta, Senin (21/9/2020). (suaramerdekasolo.com/Vladimir Langgeng)

SOLO,suaramerdekasolo.com – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka – Teguh Prakoso menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait desakan penundaan Pilkada 2020 serentak akibat pandemi Covid-19, yang disampaikan berbagai elemen masyarakat.

Hal senada juga dikatakan pasangan bakal calon lainnya, Bagyo Wahyono dan FX Supardjo serta Wali Kota FX Hadi Rudyatmo yang ditemui secara terpisah.

Baca : Hajatan Dan Keramaian Marak, Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Meski demikian, Gibran dan Teguh tidak mau ambil pusing. Pasangan calon itu terus berkampanye menemui para pendukung. Namun pasangan calon itu juga masih akan melakukan penyesuaian.

“Kita jalan terus saja, dan kampanye kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, kok,” kata Gibran ketika ditemui, usai menjadi keynote speaker dalam Rapim Kota Kadin Surakarta, Senin (21/9/2020).

Ketua Tim Pemenangan Gibran-Teguh, Putut Gunawan menambahkan, ada beberapa resiko yang harus dihadapi jika Pilkada 2020 kembali ditunda. Yang paling utama, kata dia, akan menimbulkan sikap apatis, baik bagi pemilih atau pun kandidat. Karena itu, kalau Pilkada makin mundur, maka akan semakin pendek masa jabatannya.

Baca : Harga Anjlok, Peternak Ayam Keyongan Boyolali Terancam Kolaps

“Ini yang perlu kita waspadai. Karena Pemilu serentak 2024 itu mandat undang undang, jadi tidak bisa dirubah selama undang undangnya juga tidak dirubah,” katanya Putut yang terus melakukan persiapan pemenangan pasangan calon yang diusung PDIP itu.

Terpisah, Wali Kota FX Hadi Rudyatmo mengatakan, penundaan Pilkada adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun dari pada Pilkada kembali ditunda, lebih baik KPU mengadaptasi model pembagian bantuan sosial tunai (BST) di Solo untuk digunakan, saat pencoblosan kelak.

“Saya kira, sepanjang KPU mau menggunakan strategi yang saya pakai saat membagi BST, saya yakin tidak akan ada persoalan,” kata ketua DPC PDIP itu.

Rudy, begitu dia akrab disapa bilang, KPU bisa membagikan undangan pencoblosan terjadwal bagi pemilih dan protokol kesehatan juga wajib diterapkan. Para petugas KPPS (kelompok petugas pemungutan suara) juga harus dipastikan bebas dari Covid-19. Dan lebih baik lagi, setiap pemilih dan panitia atau petugas memakai sarung tangan saat pencoblosan.

Baca : SK Penetapan Lokasi Tol Solo-Yogya Turun

“Kalau Pilkada memang harus dijalankan, ya harus dipastikan sterilisasinya. Pemilih mencoblos memakai sarung tangan, lebih baik lagi kalau sarung tangannya dari KPU,” katanya.

Terkait dengan wacana kotak suara keliling, Rudy tidak sepakat. Sebab menurut dia, hal itu akan mengurangi roh demokrasi Pilkada. “Tidak bagus itu, mengurangi arti demokrasi itu sendiri,” tegasnya.(Vladimir Langgeng)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan