Kampanye 2 Paslon di Solo Jauh dari Pelanggaran Protokol Kesehatan

0
kampanye-pilwakot-solo
FOTO/DOK

SOLO,suaramerdekasolo.com – Tahapan kampanye Pilkada di Kota Solo yang dimulai sejak tanggal 26 September 2020 masih mematuhi protokol kesehatan. Hal itu diapresiasi oleh Bawaslu Kota Surakarta.

Kedua pasangan calon (paslon) Gibran-Teguh dan Bagyo Wahyono-Supardjo (Bajo) masih jauh dari pelanggaran praktek protokol kesehatan. Hal ini dikemukakan Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Budi Wahyono, Selasa (29/9/2020).

“Dalam hal ini Bawaslu bersama Panwascam dan pengawas di setiap kelurahan hingga hari ini bahwa kampanye yang dilakulan dua paslon jauh dari pelanggaran protokol kesehatan dan mudah-mudahan hingga tanggal 5 Desember tidak terjadi pelanggaran, ” jelasnya.

Tentang kampanye box virtual, hal itu menurut Budi kalau itu daring maka tidak apa apa. Dalam metode daring ini sudah diatur sesuai dengan PKPU Nomer 13 Tahun 2020.

Dengan menggunakan box virtual dalam kampanye yang dilakukan paslon Gibran-Teguh tidak membuka peluang mendatangkan massa dalam jumlah besar tetapi paslon jika turun ke lapangan maka bisa mendatangkan kerumunan. Setidaknya paslon bisa daring berada dirumah maka lebih elegan.

” Metode kampanye mengutamakan daring daripada pertemuan fisik, ini menjadi bagian inisiatif tim kampanye maupun paslon melakukan daring. Dan hal ini terbukti tidak membuka ruang kerumunan massa.

Lebih lanjut Ketua Bawaslu itu menjelaskan, box virtual dalam kampanye belum ada pelanggaran, ini bagian metode daring sehingga tidak masalah.

Adapun paslon Bagyo Wahyono dan FX Supardjo atau Bajo dengan model kampanye door to door, hal itu menurut Budi Wahyono, juga belum ada pelanggarannya. Kampanye dengan cara mendatangi warga dari dari rumah ke rumah tidak mendatangkan kerumunan massa dan tidak melanggar protokol kesehatan maka sah sah saja. Hanya saja ketika datang dari rumah ke rumah maka tidak boleh menjanjikan barang atau uang untuk mencoblos salah satu paslon. Hal tersebut merupakan bagian praktek money politik.

“Jika sengaja dan mengundang warga dalam suatu tempat untuk kampanye tatap muka tidak diperbolehkan. Jika daring tidak apa apa. Dan bila lebih 50 orang dalam rapat umum, dialog maupun tatap muka maka mendapat sangsi hingga dibubarkan, ” tandasnya.

Ditambahkan Ketua Bawaslu tersebut bahwa Bawaslu sudah menerjunkan timnya panwascam hingga panwas kelurahan untuk mengawasi jika ada kampanye. Tidak hanya itu saja, setiap tim kampanye dan paslon untuk kampanye tatap muka maka harus mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari kepolisian dan tim gugus tugas covid setempat. Jika tidak ada maka terancam dibubarkan. (Sri Hartanto)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan