Banyak Penerima UMKM RP 2,4 Juta Ditolak, NIK Tidak Cocok

10
pengaduan-umkm-sragen
TERIMA PENGADUAN - Kades Sambirejo Prihandoko menerima pengaduan Hj Mutmainah warga Dukuh Sambirejo RT 13, karena bantuan UMKM Rp 2,4 Juta tidak bisa dicairkan.(sms/anin)

SRAGEN,sms.com – Banyak pelaku usaha mikro tidak bisa mencairkan dana bantuan UMKM Rp 2,4 juta. Masalahnya saat akan mengambil bantuan Program Banpres Produktif itu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP tidak sama.

Hal itu oleh pihak bank diasumsikan, pengambil adalah orang lain atau orang yang tidak berhak. Padahal tertulis jelas nama dan alamat penerima.

Kades Sambirejo Kecamatan Plupuh Prihandoko mengaku mendapat laporan terkait tidak cairnya bantuan UMKM Rp 2,4 juta, karena NIK di KTP tidak cocok.

Untuk keperluan itu, lanjut Prihandoko pihak perangkat desa memberikan surat pengantar yang memberikan dukungan kalau penerima adalah orang yang sama sesuai daftar penerima.

“Penerima sesuai daftar berhak menerima bantuan UMKM Rp 2,4 juta tapi ada ketidakcocokan di NIK KTP, akan dibantu,” tutur Prihandoko.

Karena banyak warga saat mengambil bantuan membawa KTP lama atau KTP yang NIK-nya tidak sama sewaktu mendaftar dulu.

“Kalau memang terdaftar sebagai penerima dan benar-benar bertempat tinggal sesuai alamat, akan dibantu,” tandas Prihandoko memberikan jaminan.

Seperti dialami Hj Mutmainah warga Dukuh Sambirejo RT 13 Desa Sambirejo, Plupuh, tidak bisa mencairkan dana bantuan, karena NIK-nya di data perbankan beda dengan KTP yang dibawanya. Prihandoko pun turun tangan, agar bantuan itu segera cair.

Aturan Ketat

Sebaliknya bagi yang tidak berhak, lanjut Prihandoko meski masuk dalam daftar penerima, maka akan ditolak. Bisa saja warga itu ber-KTP namun sudah pindah alamat atau pindah ke desa lain. Kejadian serupa juga dialami sejumlah warga Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo, Sragen.

Ada warga yang menemui Kaur Perencanaan Desa Sidoharjo Wawan Agus Bawa Wahyudi ST, karena saat akan mengambil bantuan UMKM Rp 2,4 juta tidak bisa cair, karena KTP yang tidak sesuai. Pihak desa merespon dengan mengecek persyaratan admisnistratib.

Jika memang calon penerima masuk daftar penerima, akan dibantu. Sejumlah warga di desa calon penerima bantuan UMKM mengalami penolakan, karena pihak perbankan menerapkan aturan yang ketat tentang tata cara pencairan dana bantuan UMKM. Agar dana tidak mengalir ke penerima yang sebenarnya tidak berhak.(anin)

Editor : Santo

10 KOMENTAR

  1. Bukan hanya Hj Mutmainah warga Dukuh Sambirejo RT 13 Desa Sambirejo, Plupuh sy pun demikian , cuma sy gak tahu harus lapor kmn. Bikin pusing kok bisa salah NIK nya. Di ombang ambingkan kesana kemari. Katanya harus lapor ke pembuat/ pencatat data pertama sebelum data tersebut di ajukan, haduh bikin tambah mumet lagi. Sedang dana udah turun msh harus ngurus lagi, trus dapatnya kpn, sedang batas pengurusannya tanggal 10-10-2020, sekarang udah tanggal 21-10-2020.

  2. Istri saya dapat SMS dari BRI setelah datang ke BRI unit Purwojati nik nya beda satu angka.alamat,nomer telpon tanggal lahir sama.
    BRI seperti lepas tangan tidak mau mengurusnya.dan saya tanya ke pengusul awal(dinas koperasi dan UKM Purwokerto)katanya itu bukan tanggung jawab kami.kami hanya mendata saja ,sedangkan teknis pembagian adalah wewenang BRI.
    Kemana saya harus mengurusnya??

Tinggalkan Pesan