Zona Integritas, Tak Cukup Hanya Slogan, Butuh Legalitas

0
zona-integritas-kppn-surakara
ZONA INTEGRITAS : Penilaian zona integritas secara virtual oleh Kementerian PAN RB pada KPPN Surakarta, Jumat (23/10/2020).

SOLO,sms.com – Zona integritas dalam reformasi birokrasi di instansi atau unit kerja pemerintah, tak cukup hanya ditandai slogan yang diucap atau kata-kata yang ditempel di dinding. Seperti KAMI SIAP MELAYANI ANDA, DI SINI AREA BEBAS SUAP, STOP CALO, WILAYAH BEBAS KORUPSI, dan lain sebagainya.
“Zona integritas dalam reformasi birokrasi butuh bukti otentik, butuh legalitas,” kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN) Surakarta Sugiarso, baru-baru ini.
Kendati zona integritas sudah digaungkan pemerintah pusat sejak 2016 silam, namun tak banyak unit kerja pemerintah, baik di pusat maupun daerah yang mempunyai legalitas. Di Soloraya, dari ribuan unit kerja pemerintah daerah/ verikal, hanya dua instansi yang mempunyai legalitas.
“Legalitas penting untuk mengetahui, sejauh mana unit kerja benar-benar melaksanakan zona integritas dalam reformasi birokrasi. Sebab di situ ada parameter jelas yang harus dipenuhi,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di instansi pemerintah, yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untu mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar program. Seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan.”
WBBM, lanjut dia, adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja, yang memenuhi sebagian besar kelima program WBK ditambah program penguatan kualitas pelayanan publik. Dikatakan, KPPN Surakarta yang sudah lolos WBK tahun sebelumnya, kini dalam proses penilaian WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
“Biasanya penilaian WBK dan WBBM oleh tim kementerian itu on the spot. Namun karena saat ini situasi masih pandemi corona, penilaian dilakukan virtual,” katanya yang optimistis meraih WBBM.
Pihaknya berharap, predikat WBK dan WBBM itu nantinya bisa ditularkan pada unit kerja pemerintah, baik instansi vertikal maupun pemda, di Soloraya, yang menjadi mitra KPPN dalam penyaluran dana APBN. Makin banyak unit kerja mendapat predikat WBK dan WBBM, kata dia, maka penggunaan dana APBN/APBD makin transparan, akuntabel dan bebas korupsi.(eL)

Tinggalkan Pesan