Awasi Pilkada, Bawaslu Klaten Libatkan Awak Media dan Admin Media Sosial

0
pilkada-bawaslu-klaten
AWASI PILKADA : Bawaslu menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif melibatkan awak media dan admin media sosial, Selasa (27/10/2020). (sms.com/mer)

*7 Pengaduan Pelanggaran Kampanye Masuk ke Bawaslu

KLATEN,sms.com – Sedikitnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten telah menerima tujuh kasus pelanggaran kampanye selama masa kampanye Pilkada Klaten 2020. Sebagian merupakan pengaduan dari masyarakat dan sebagian lainnya merupakan temuan dari Bawaslu dan jajarannya.

‘’Sudah ada 6 kasus pelanggaran kampanye yang masuk ke Bawaslu Klaten, ditambah 1 kasus yang baru dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan salah satu kades. Jadi sudah ada 7 kasus yang masuk dan sedang diproses,’’ kata Ketua Bawaslu Klaten Arif Fathkhurrohman.

Pernyataan itu diungkapkan kepada wartawan usai menggelar ‘’Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Klaten 2020 Bersama Awak Media dan Admin Media Sosial di Kabupaten Klaten ‘’ di Hotel Grand Tjokro Klaten, Selasa (27/10/2020). Acara hanya diikuti 50 peserta sesuai aturan dengan penerapan protokol kesehatan.

Komisioner Bawaslu Azib Triyanto menambahkan, bila ada pelanggaran maka akan dianalisa, terkait pasal apa yang akan dikenakan. Apakah pelanggaran terabut termasuk dalam pelanggaran administrasi atau masuk kasus pidana.

‘’Kalau sudah masuk pelanggaran pidana, maka Bawaslu tidak bisa memutuskan sendiri. Kasus harus dibawa ke Gakkumdu. Saat ini, ada satu kasus yang masih diproses di Gakkumdu terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan kades,’’ ujar Triyanto.

Dia mengakui sejak tahapan pilkada ada kasus dugaan pelanggaran yang melibatkan beberapa kades, tapi kasus tersebut dihentikan karena bukti materiil belum terpenuhi dan adanya keterbatasan waktu. Meski demikian, diharapkan masyarakat aktif melaporkan bila menemukan pelanggaran.

Arif menambahkan, masyarakat tidak perlu takut untuk melapor, baik dengan datang langsung ke kantor Bawaslu atau melalui media sosial. Saksi pelapor akan mendapatkan perlindungan dan dijamin kerahasiaannya.

Bahkan bila perlu, pihak kepolisian akan turut serta memberikan perlindungan kepada para saksi.

‘’Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka meminta media dan admin media sosial untuk membumikan pengawasan pastisipatif biar masyarakat berperan aktif dalam pengawasan Pilkada 2020. Kegiatan kampanye, paslon ada yang sembunyi-sembunyi ada yang membuat surat pemberitahuan dan lainnya,’’ imbuh Arif.

Menurutnya, beban terberat bagi paslon adalah bila mengadakan kegiatan tapi tanpa pemberitahuan. Sejauh ini, belum ada pembubaran kampanye secara langsung yang dilakukan Bawaslu.

Namun, sudah ada yang diberi peringatan terkait pelanggaran protokol kesehatan dan mereka membubarkan diri. Pelanggaran kampanye yang dilakukan ASN belum ada yang ditangani. (mer)

Editor : Sarmun

Tinggalkan Pesan