Karya Kesenian Sragenan Butuh Perlindungan Hak Cipta

0
agustina-wilujeng1
WONDERFUL INDONESIA : Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti memimpin Salam Wonderful Indonesia, saat acara Sosialisasi Pengaturan Pemanfaatan Hak Cipta Secara Komersial bekerjasama dengan Kemenparekraf di Hotel Sunan Solo, Sabtu (31/10/2020)

SRAGEN,sms.com – Kabupaten Sragen memiliki banyak potensi di bidang kesenian. Sebab memiliki banyak seniman pertunjukan dengan karya yang orisinal, menarik dan digemari masyarakat. Sayangnya karya-karya yang sudah ada, masih banyak yang tidak dilindungi hak cipta. Hal ini membuat para seniman tidak bisa memperoleh nilai komersial dari ide dan karyanya.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Sragen Yusep Wahyudi, saat acara Sosialisasi Pengaturan Pemanfaatan Hak Cipta Secara Komersial, yang digelar di Hotel Sunan Solo, Sabtu (31/10). Kegiatan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
itu dibuka Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti.

“Banyak sekali karya seni yang dihasilkan seniman Sragen. Banyak yang suka kesenian Sragenan,” kata Yusep. Menurut dia, KabupatenSragen memang kaya dengan berbagai seniman dalam bidang seni pertunjukan. Selama ini sudah menjadi kebiasaan warga Sragen menggelar hajatan diiringi pertunjukan kesenian. Seperti campursari, cokek dan sebagainya.

Melihat situasi saat ini dimana para seniman pertunjukan tidak bisa tampil akibat pandemi Covid-19, muncul kesadaran seharusnya karya orisinil mereka bisa mendapatkan nilai komersial. ”Saya sempat berbincang dengan Almarhum Didi Kempot bahwa kesenian Sragenan ini di uri-uri karena orisinil dan sangat berharga. Kalau diuri-uri lagu-lagu Sragenan tidak akan habis, karena ini seni yang hidup di masyarakat, yang setiap saat menginginkan karya-karya baru,” katanya.

Yusep menyampaikan saat ini pihaknya tengah mendata terkait hak cipta karya seniman Sragenan. Mulai 2021 pihaknya akan fokus agar karya seniman pertunjukan bisa mendapat bantuan dari pemerintah pusat terkait soal hak cipta.

”Terutama hak cipta untuk lagu-lagu Sragenan seperti cokek, dan Tayub itu luar biasa. Itu orisinil betul. Selama ini yang mendapatkan manfaat bukan penciptanya, tapi orang luar Sragen. Misalkan dinyanyikan di Platform Youtube, kita tidak mendapatkan hasil, sementara yang menyanyikan mendapatkan hasil,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan karya hak cipta harus didaftarkan. Ada beberapa cara yang dilakukan dengan mengadvokasi para seniman. Pemerintah kabupaten atau kota harus membuka akses sosialisasi. ”Teman-teman birokrasi harus mengadvokasi pendaftaran hak cipta dan juga brand,” tegasnya.

agustina-wilujeng2

Sumber Daya Manusia (SDM) yang membantu seniman harus disiapkan. Karena karya Sragenan sangat menarik dan spesifik. Dia menyampaikan harus segera agar tidak tiba-tiba di klaim negara lain. ”Takutnya seperti batik itu, tiba-tiba diambil orang, maka segera didaftarkan,” ujarnya.

Sementara Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Muhammad Amin menyampaikan ada beberapa webinar yang bisa diakses di website kemenparekraf terkait hak cipta. Dia menegaskan ciri ekonomi kreatif adalah hak cipta. ”Hak cipta ini jantung ekonomi kreatif. Ini merupakan pembeda antara ekonomi kreatif dan bukan ekonomi kreatif,” ujar dia.

Menurut dia, ada direktorat yang bertugas untuk sosialisasi berkaitan hak kekayaan intelektual dan membuka pendaftaran hak kekayaan intelektual. Selain itu dari kemeterian terkait tengah menyiapkan Peraturan menteri (Permen) bahwa pengusaha atau perusahaan yang menggunakan hak cipta lagu wajib menunjukkan telah membayar performing right atas pencipta.

”Semisal lagu Almarhum Didi Kempot dinyanyikan di karaoke dan festival, ada hak cipta. Jadi harus ada profit bagi pencipta lagu,” terangnya.

Pekerjaan besar agar hak cipta ini dapat memberi andil secara komersil bagi penciptanya. Dia menyampaikan langkah ini bukan sekedar pekerjaan Kemenparkraf, tapi juga melibatkan Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan HAM.

Muhammad Amin menuturkan sebenarnya dengan pemberian profit bagi pencipta lagu juga berimbas positif pada negara. Artinya pencipta suatu karya bisa menikmati, demikian juga negara mendapat pemasukan melalui pajak. (bas)

Tinggalkan Pesan