Tata Regulasi, Kemensos Sederhanakan 93 Permensos Jadi 28

0
tata-kelola-kemensos
RAPAT KOORDINASI : Rapat Koordinasi Bidang Hukum Kemensos di Hotel Alila, Solo, Jumat (13/11). (smsm.com/eL)

SOLO,sms.com – Guna menciptakan tata regulasi yang efektif, Kementerian Sosial berupaya menyederhanakan sejumlah Peraturan Menteri Sosial atau Permensos.

Penyederhanaan Permensos, ungkap Sekjen Hartono, merupakan tindak lanjut dari Arahan Menteri Sosial Juliari P. Batubara untuk menata sistem dan perangkat hukum, khususnya yang berkaitan dengan program bantuan sosial.
“Ini bagian dari Reformasi Birokrasi,” kata Hartono Laras saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Hukum di Hotel Alila, Solo, Jumat (13/11/2020).

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap Permensos di lingkungan Kementerian Sosial sampai Februari 2020, dari total 184 Permensos yang masih berlaku, 93 Permensos di antaranya akan disederhanakan menjadi 28 Permensos. Dengan demikian total 119 Permensos yang akan tersisa.

“Dari Permensos yang akan disederhanakan ada dua isu krusial, yaitu Permensos tentang program sembako dan Permensos tentang asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI),” kata Hartono.

Permensos yang disederhanakan terkait program sembako mencakup pelaksanaan program seperti penyaluran, data penerima, agen atau distributor, pemasok, komponen sembako, e-warung, dan lainnya. Sementara penyederhanaan Permensos terkait Program ATENSI akan mencakup proses rehabilitasi sosial.

Dalam kesempatan yang sama Sekjen berpesan agar Permensos yang akan disederhanakan harus memenuhi tiga prinsip. “Pertama harus membawa kepastian hukum, yaitu memberikan kejelasan untuk dijadikan dasar yang tepat untuk pelaksanaan.

Kedua, memiliki kemanfaatan baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Ketiga, harus memberikan asas keadilan, yaitu tidak boleh diskriminatif,” pesan Sekjen.

Rakor Bidang Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial digelar 12 – 14 November di Hotel Alila Solo mengangkat tema “Simplifikasi Peraturan Menteri Sosial dan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial”.

Selain membahas penyederhanaan Permensos, rakor juga membahas advokasi hukum yang bertujuan menyusun upaya penyelesaian persoalan hukum serta mitigasi hukum di lingkungan Kementerian Sosial. Misalnya terkait pengelolaan aset Kementerian Sosial dan masalah hukum lainnya.

Rakor menghadirkan empat nara sumber, yaitu praktisi pemerhati hukum, pengacara, kepala bagian kerjasama dan hubungan luar negeri pada biro hukum dan hubungan luar negeri kejaksaan agung, serta kasubdit perencanaan dan penyiapan konsepsi rancangan peraturan Perundang-Undangan Kementerian hukum dan HAM. (eL)

Editor : Ristanto

Tinggalkan Pesan