UMK Kabupaten Sukoharjo Rp 1.9 Juta, Dinilai Belum Berpihak Buruh

0
upah minimum kabupaten kota
FOTO/ILUSTRASI

SUKOHARJO,sms.com – Penetapan angka upah minimum kabupaten (UMK) Sukoharjo 2021 oleh Gubernur Jawa Tengah senilai Rp1.1.986.450 dianggap belum berpihak pada buruh.

Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno, mengatakan meski angka ditetapkan sesuai pengajuan rekomendasi Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, namun dinilai masih jauh dari harapan. “Angkanya masih jauh dari harapan, tetapi apapun kami menghargai hasil dari pembahasan Dewan Pengupahan,” kata Sukarno.

Dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 Tahun 2020, angka UMK Sukoharjo 2021 ditetapkan senilai Rp1.986.450 atau naik 2,5 persen. Angka tersebut jauh dari usulan serikat pekerja yang meminta meningkat sebesar 4 persen sesuai hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada Januari dan Juli lalu.

Baca : Di Karanganyar, BKK Jateng Diarahkan Sasar Bumdes dan UMKM

Sebab merujuk hasil survei KHL pasar tradisional untuk pertimbangan UMK Sukoharjo 2021 senilai Rp2.538.237,86. Harga kebutuhan pokok naik yang berimbas pada kondisi riil kebutuhan hidup sehari-hari.

SPRI Sukoharjo meminta UMK 2021 Sukoharjo ada kenaikan sekitar 4 persen mengingat UMP Jawa Tengah naik 3,27 persen. Kenaikan tersebut juga sekaligus memperhatikan nasib buruh ditengah pandemi virus corona. Kendati demikian, dia memahami kondisi finansial perusahaan yang terpuruk akibat gerusan pandemi Covid-19.

“Kami berharap pengusaha membayarkan upah buruh sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan. Kami juga membuka posko pengaduan terkait pelaksanaan UMK. Jangan ada perusahaan yang mbalelo tidak bayar sesuai UMK,” katanya.
Salah satu yang akan menjadi perhatian adalah berkaitan dengan keberadaan buruh atau pekerja kontrak.

Baca : Di Tangan Warga Selorejo Daun Singkong Disulap jadi Keripik Paru

Mereka rawan menjadi korban pelanggaran tersebut. Buruh yang menerima upah tidak sesuai ketentuan UMK 2021 diminta melapor dan akan ditindaklanjuti. Keinginan buruh tersebut tidak lepas dari besarnya beban hidup buruh sekarang. Salah satu contohnya, kenaikan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan naiknya harga kebutuhan pokok lainnya.

Finansial Berat

Sebab apabila upah yang terima tidak sebanding, jelas beban buruh semakin berat. Karena itu pihaknya meminta UMK tidak menggunakan PP 78 tahun 2015. Terpisah,

Ketua Apindo Sukoharjo, Yunus Arianto saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, pandemi Covid-19 memukul telak berbagai sektor industri Sukoharjo sehingga akan semakin terpukul jika UMK 2021 naik.
Saat ini, setiap perusahaan kelimpungan mencari pemasukan untuk menjalankan roda bisnis. Kondisi ini makin berat lantaran pandemi Covid-19 belum jelas kapan akan berakhir.

“Kondisi ini terjadi secara global tak hanya Sukoharjo. Kondisi finansial setiap perusahaan sangat berat karena minimnya pemasukan. Jika upah naik kami khawatir justru menjadi beban berat perusahaan,” ujarnya. (hs)

Tinggalkan Pesan