Bawaslu Panggil 12 Saksi Dugaan Pelanggaran Pilkada Wonogiri

0
pelanggaran-pilkada-wonogiri
DIPANGGIL BAWASLU : Para saksi menunggu giliran untuk diklarifikasi di kantor Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Rabu (25/11/2020). (sms.com/ky)

WONOGIRI,sms.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonogiri memanggil 12 saksi dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wonogiri, Rabu (25/11/2020).

Mereka adalah Camat Giritontro Fredy Sasono, ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Giritontro Soetarno SR, lima orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan lima kepala desa dari Kecamatan Giritontro.

Camat Giritontro Fredy Sasono menerangkan dia dimintai klarifikasi mengenai kehadirannya saat pembukaan acara konsolidasi PDI Perjuangan yang diadakan Senin lalu (23/11). Oleh Bawaslu, Fredy dicecar pertanyaan mengenai kronologi peristiwa, alasan menghadiri acara, dan sebagainya.

“Acara itu diadakan di rumah ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Giritontro jam 09.30,” katanya usai menjalani klarifikasi oleh Bawaslu.

Dia mengaku mendapat undangan untuk mengikuti pembukaan acara tersebut. “Siapapun yang mengundang, saya wajib hadir. Apapun partainya,” ujarnya.

Saat itu, Setyo Sukarno juga hadir tetapi bertindak sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Wonogiri, bukan sebagai Calon Wakil Bupati.

Menurut Fredy, dia hanya menghadiri acara pembukaan, bukan acara intinya. “Saya datang ke situ cuma menyanyikan Indonesia Raya, doa, makan, kemudian undangan diperkenankan pulang. Tidak ikut acara inti dan saya tidak memberikan sambutan atau kata-kata apapun,” terangnya.

Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Giritontro Soetarno SR menjelaskan, pihaknya selalu mengundang camat dan kepala desa setiap menggelar kegiatan. “Sejak tahun 1999, kalau ada acara selalu mengundang camat sebagai kepala wilayah, biar beliau mengetahui acara-acara yang ada di daerahnya,” katanya.

Camat dan para kepala desa itu pun hanya menghadiri sebatas pembukaan. Sebelum acara inti dimulai, para undangan sudah dipersilahkan pulang.

Selain itu, acara tersebut merupakan konsolidasi partai, bukan acara kampanye. “Saya tidak pernah memberi waktu sambutan karena saya tahu posisi ASN (Aparatur Sipil Negara) dan kepala desa tidak boleh berkampanye. Selama ini tidak ada masalah,” imbuhnya.

Sebelumnya, ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri Mahbub Ali mengaku menemukan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa (Kades) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menghadiri acara konsolidasi salah satu pasangan calon.

Pihaknya kemudian melakukan klarifikasi 12 orang tersebut, Rabu (25/11/2020). Setelah dilakukan klarifikasi, Bawaslu akan menggelar pembahasan bersama Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menentukan status pelanggarannya, Jumat mendatang (27/11/2020). (sms.com/ky)

Tinggalkan Pesan