Lulusan Sekolah Vokasi UNS Wajib Miliki Sertifikat Profesi

0
assesor-uns
ASESOR: Wakil Ketua BNSP, Miftakul Aziz menyerahkan sertifikat asesor kepada sejumlah dosen UNS yang telah menempuh pendidikan sebagai asesor lembaga sertifikasi profesi (LSP) UNS. (sms.com/evi)

SOLO,sms.com – Universitas Sebelas Maret (UNS)  menargetkan sampai akhir 2022 seluruh lulusan Sekolah Vokasi UNS wajib memiliki minimal 1 sertifikat kompetensi di samping ijazah. Hal itu dikemukakan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof Jamal Wiwoho saat menghadiri Penyerahan Sertifikat Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UNS oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bertempat di Gedung Auditorium GPH Haryo Mataram, Kamis (26/11/2020).

Rektor menegaskan,  adapun untuk program studi lainnya di UNS akan diminta menyesuaikan diri terkait kompetensi profesi tersebut.  Hal itu sesuai dengan arahan Kemendikbud yang mengimbau untuk mendekatkan lulusan dengan dunia industri dan dunia usaha. 

Prof Jamal mengatakan, jika sesuai indikator kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI tahun 2020, maka 7% dari lulusan harus mempunyai sertifikat kompetensi teknis sebagai pendamping ijazah.

“Ini tugas berat Sekolah Vokasi UNS agar mulai sekarang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, khususnya memetakan dan merencanakan skema-skema sertifikasi baru, serta melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi asesor sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi masing-masing,” ujar Prof. Jamal.

Selain penyiapan skema sertifikasi kompetensi, Prof. Jamal juga menerangkan pentingnya desain kurikulum yang dinamis dan tanggap terhadap perubahan jaman. Hal tersebut menjadi kebutuhan saat ini sebab di masa mendatang lulusan perguruan tinggi harus mampu melahirkan banyak inovasi dan berkreasi.

“Saya berharap dengan percepatan pembaharuan kurikulum lulusan, benar-benar dapat menjawab kebutuhan 3 tahun yang akan datang bisa apa dan pasar ada apa,” tandasnya.

Mengenai hal ini, Prof. Jamal menyampaikan UNS punya perhatian khusus bagi penyiapan kompetensi lulusan yang mumpuni. Caranya, dengan menyiapkan skema sertifikasi melalui LSP agar dapat dipastikan jika kompetensi yang telah diperoleh selama proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kampus, sudah memenuhi standar dan kualifikasi yang ditentukan oleh lembaga pemberi profesi yang kredibel.

Keberadaan LSP di UNS disebut Prof. Jamal sebagai bukti dan bentuk tanggung jawab UNS dalam menyiapkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi di era perubahan global.

Hal tersebut dikarenakan salah satu komponen penting yang harus segera dibenahi dalam Revolusi Industri 4.0 adalah kapasitas tenaga kerja yang mencakup kompetensi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai modal penting dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi dunia pada saat ini dan masa mendatang. 

Wakil Ketua BNSP, Miftakul Aziz, mengatakan jika LSP di lingkungan PT termasuk UNS bisa dikatakan sebagai upaya melawan “fitnah”. Sebab selama ini selalu muncul penilaian jika perguruan tinggi tidak menghasilkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun industri. Ditambahkan saat ini LSP UNS memiliki 20 skema sertifikasi kompetensi profesi dengan 55 asesor yang telah tersertifikasi oleh BNSP.

Ia berharap ke depan skema sertifikasi kompetensi yang ada semakin bertambah. Usaha penyiapan skema kompetensi sertifikasi di LSP UNS harus didukung oleh dua hal. Yaitu, validitas yang terkait dengan ketelusuran dan penjaminan mutu.(Evie K) 

Tinggalkan Pesan