Jadi Anggota Parpol, Bawaslu Wonogiri Rekomendasi Enam Anggota KPPS Diganti

0
bawaslu-wonogiri
MEMBERI KETERANGAN : Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri Mahbub Ali didampingi anggota Joko Wuryanto memberi keterangan seusai menggelar rapat Sentra Gakkumdu di kantor Bawaslu Wonogiri, Jumat (27/11/2020). (sms/ky)

WONOGIRI,sms.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonogiri menemukan adanya enam anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menjadi anggota partai politik. Oleh karenanya, Bawaslu merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri untuk mengganti keenam anggota KPPS itu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri Mahbub Ali didampingi anggota Joko Wuryanto mengatakan, hal itu diketahui setelah enam orang tersebut menghadiri acara konsolidasi PDI Perjuangan di rumah ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Giritontro, Senin lalu (23/11/2020).

“Keenam anggota KPPS itu adalah Katijan, Catur Widodo dan Slamet dari KPPS di Desa Tlogoharjo. Ponijan dan Sarwoto dari KPPS di Kelurahan Bayemharjo, dan Situk Pamungkasih dari KPPS di Desa Pucanganom,” kata Ali usai menggelar rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di kantor Bawaslu Wonogiri, Jumat (27/11).

Bawaslu telah meminta klarifikasi terhadap enam anggota KPPS tersebut. Pihaknya juga mengetahui, acara konsolidasi partai itu juga dihadiri Camat Giritontro Fredy Sasono, Kades Tlogoharjo Miyanto, Kades Jatirejo Sukarno, Kades Pucanganom Sukino, Kades Tlogosari Minanto, dan Kades Ngargoharjo Sumadi.

Baca :Difabel Desa Pucung Produksi Batik Ciprat

Ali menambahkan, berdasarkan keterangan Soetarno SR selaku ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Giritontro, acara itu tidak mengundang KPPS melainkan mengundang pengurus partai politik tersebut.

“Dari klarifikasi yang kami lakukan, enam anggota KPPS itu merupakan anggota PDI Perjuangan tingkat ranting. Bahkan, salah satu di antara mereka menunjukkan kartu tanda anggota (KTA). Sedangkan lainnya belum punya kartu anggota, tetapi sudah mengirimkan foto untuk dibuatkan KTA,” terangnya.

Dengan adanya temuan itu, Sentra Gakkumdu Kabupaten Wonogiri menduga keenam anggota KPPS tersebut melanggar kode etik dan administrasi. “Mereka menyalahi kode etik karena melanggar sumpah janji, bahwa KPPS harus netral,” katanya.

Baca : Wujudkan Pilkada Asyik, Relawan Solo Hebat Gelar Panggung Musisi Jalanan

Mereka juga melanggar administrasi karena salah satu syarat pendaftaran KPPS adalah tidak boleh menjadi pengurus partai politik. “Saat ditanya, mereka mengaku tidak tahu (bahwa anggota partai politik tidak boleh menjadi KPPS). Alasannya dulu cuma ditunjuk, disuruh mengisi blanko, tanda tangan, tapi tidak membaca terlebih dahulu syarat-syaratnya,” ujarnya.

Oleh karenanya, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Wonogiri untuk mengganti keenam anggota KPPS itu. (ky)

Editor : Sarmun

Tinggalkan Pesan