Investasi di Wonogiri Mencapai Rp 12 Triliun

0
investasi-wonogiri
MENGURUS IZIN : Masyarakat mengurus izin investasi melalui mobil pelayanan perizinan Dinas PMPTSP di Kabupaten Wonogiri, beberapa waktu lalu. (sms.com/ky)

WONOGIRI,sms.com – Total nilai investasi yang ditanamkan di wilayah Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2016 lalu mencapai Rp 12 Triliun. Angka itu melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 6 triliun selama lima tahun.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Wonogiri Eko Subagyo melalui Kasi Pengolahan Data Sriyanto mengungkapkan, investasi tersebut didominasi usaha mikro dan kecil.

Baca : Pemerintahan Baru Solo Dituntut Komitmennya Jaga Pengembangan Batik Berikut Perajinnya

“Jumlah usaha yang berizin sejak 2016 sampai triwulan III tahun 2020 ini mencapai 5.620 usaha. Sebanyak 43% merupakan usaha mikro, 42% usaha kecil, 14% usaha menengah, dan 1% usaha besar,” kata Sriyanto, Senin (30/11/2020).

Usaha mikro dan kecil sangat mendominasi dan menjadi sendi masyarakat wonogiri. Hal itu karena banyak masyarakat kabupaten tersebut yang berwirausaha. “Itu menjadi potret yang sangat jelas, bahwa usaha mikro dan kecil sangat besar bila dibandingkan dengan usaha menengah dan besar,” terangnya.

Adapun jumlah usaha yang berizin di Kabupaten Wonogiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah usaha di tahun 2017 mencapai 151%, tahun 2018 mencapai 125%, dan tahun 2019 mencapai 142%. “Sampai triwulan ke tiga tahun 2020 ini, peningkatannya mencapai 171% sehingga jumlah usahanya sekarang sebanyak 5.620 usaha,” ujarnya.

Pada masa pandemi ini, pelaku usaha yang mengurus izin semakin meningkat. Menurutnya, hal itu karena pandemi justru memicu masyarakat untuk membuka usaha.

Pihaknya mengakui masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mengurus izin. Salah satu penyebabnya karena banyak pelaku usaha yang berganti-ganti usaha namun tidak mengurus izinnya.

Baca : Telefast Permudah Pelamar Kerja dengan Sobat Kerjaku

Oleh karena itu, Pemkab mengambil langkah jemput bola ke masyarakat, pasar, dan klaster-klaster usaha mikro kecil. Surat izin dapat bermanfaat untuk mengakses modal di perbankan dan mudah mengakses kebijakan atau bantuan dari pemerintah. “Usaha mikro dan kecil merupakan cerminan keberpihakan Pemkab kepada wong cilik, karena usaha ini jelas dikelola oleh masyarakat Wonogiri sendiri,” imbuhnya.

Di sisi lain, usaha besar bisa dihitung dengan jari. Pemkab selama periode 2016-2020 mengambil kebijakan selektif terhadap masuknya usaha besar yang hanya berorientasi mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan kearifan lokal.

Baca : Sobat Ambyar untuk Milenial, Kempoters untuk yang Tua

Namun jika perusahaan besar tersebut ramah lingkungan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, pihaknya akan terbuka terhadap masuknya usaha tersebut. “Tentu tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah,” katanya. (ky)

Editor : Sarmun

Tinggalkan Pesan