Satuan Kerja Sudah Bisa Lelang Proyek APBN 2021

0
dipa-polres-surakarta
DIPA 2021 : Kapolres Surakarta, Kombes Ade Safri Simanjuntak, secara simbolis, menerima DIPA APBN 2021 dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta, Sugiarso di KPPN setempat, Senin (30/11/2020) (sms.com/eL).

SOLO,sms.com – Satuan kerja vertikal sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) di daerah sudah bisa melakukan lelang, penunjukan, atau belanja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan selama 2021 dan dibiayai APBN.

Tapi penandatanganan  kontrak atau surat perjanjian kerja (SPK) tetap dilakukan awal tahun depan. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Sugiarso, dalam sambutannya, ketika menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sejumlah satuan kerja di kantor KPNN.

Ada pun DIPA tahun 2021 yang didistribusikan senilai Rp 6,6 triliun bagi sekitar seratus satuan kerja yang berada di wilayah Solo, Sukoharjo, dan Wonogiri. Dana senilai Rp 6,6 triliun itu masih ditambah DIPA senilai Rp 3,6 triliun untuk berbagai kegiatan yang dikerjakan ketiga kabupaten/kota tersebut.

Dana itu di luar dana desa yang diserahkan melalui langsung melalui rekening. Satuan kerja nonvertikal tertentu (SNVT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah satuan kerja yang paling tinggi alokasinya, yakni Rp 1,4 triliun.

Disusul Universitas Sebelas Maret Rp 750 miliar dan Korem Warastratama Surakarta Rp 459 miliar. Dalam kesempatan itu, semua satuan kerja penerima DIPA menandatangani pakta integritas. Dan Korem Warastratama yang dinilai sebagai satuan kerja terbaik dalam pelaksanaan DIPA menyampaikan testimoni.

Sugiarso mendorong satuan kerja sebagai kuasa pengguna anggaran dan pemda menitikberatkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam belanja DIPA.

Misal penguatan UMKM dan padat karya untuk proyek fisik. Itu sesuai tema pembangunan 2021, yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi birokrasi.

“Kita masih dihadapkan pada kondisi tidak menentu, salah satunya belum pastinya vaksin virus corona. Situasi seperti ini cenderung meningkatkan angka kemiskinan di tahun depan,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Sugiarso juga mendorong satuan kerja untuk tetap menjaga integritas dalam belanja DIPA dari APBN itu. Ia mengatakan, KPPN terbuka bagi satuan kerja yang akan belajar dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(eL)

Editor : Sarmun

Tinggalkan Pesan