Tersangka Hadirkan 5 Saksi dan 1 Saksi Ahli

0
kasus-penembakan-bos-tekstil
SIDANG PRAPERADILAN- Kasus penembakan Bos Tekstil, Indriati yang berbuntut dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Rabu (20/1/2021) dengan menghadirkan para saksi. (suaramerdekasolo.com/Sri Hartanto)

*Sidang Praperadilan Kasus Penembakan Bos Tesktil

SOLO, suaramerdekasolo.com – Sidang gugatan praperadilan atas penanganan kasus penembakan terhadap Bos Tekstil Duniatex, Indriati makin gayeng.

Sidang di Pengadilan Negeri (PN) Solo, pada Rabu (20/1/2021) dengan agenda pembuktian yang dilanjut pemeriksaan para saksi dan saksi ahli.

Pemohon praperadilan yakni Lukas Jayadi (72) yang diwakili kuasa hukumnya menghadirkan 5 saksi dan seorang saksi ahli. Namun, 2 saksi ditolak majelis hakim, Bambang Hermanto SH MH, karena masih ada hubungan keluarga dengan tersangka Lukas Jayadi selaku pemohon praperadilan.

Dalam sidang, saksi ahli yang diajukan pemohon, Dr Mompang L Panggabean SH yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) menjelaskan, adanya suatu tindak pidana tidak bisa dilepaskan begitu saja apa penyebabnya.

Tindak pidana, lanjut dia, tidak muncul secara alami begitu saja seperti terjadinya musibah bencana alam.

“Juga harus dilihat sebagai suatu kausalitas. Ada hubungan sebab-akibat antara apa yang sebelumnya merupakan penyebab dari timbulnya suatu akibat,” jelasnya.

Sehingga, lanjut dia, dalam mengungkapkan suatu tindak pidana kausalitas sangat perlu dicermati oleh semua pihak.

“Terutama oleh institusi penegak hukum (kepolisian). Karena di tangan penegak hukum itulah kemudian nantinya akan ditentukan dalam putusan hukum,” tegasnya.

Doktor ahli pidana FH UKI itu menambahkan, dalam penegakan hukum itu bagaimana bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

“Jadi bukan hanya memenangkan pihak pelapor atau terlapor. Tetapi hukum ditegakkan harus memenuhi asas atau rasa keadilan,” ungkapnya.

Dia melihat, proses hukum tersangka Lukas Jayadi ada beberapa kerancuan.

“Misalnya dalam hal penyidik selaku termohon menyatakan bahwa pelaku tertangkap tangan. Tetapi terjadi inkonsistensi ketika mereka membuat surat perintah penangkapan,” tandasnya.

Padahal dalam hal tangkap tangan, lanjutnya, tidak dibutuhkan adanya surat penangkapan. Begitu juga, dia melihat ada di dalam dokumen disebutkan adanya gelar perkara.

“Padahal jika tersangka tertangkap tangan, sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan bahwa gelar perkara tidak dilakukan jika pelakunya tertangkap tangan,” jelasnya.

Pemeriksaan

Menurutnya, ada kesimpangsiuran. Artinya apa yang diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 kalau dikatakan tertangkap tangan, seharusnya bisa dibuktikan bahwa memang itu tertangkap tangan.

“Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan tertangkap tangan, tidak perlu diterbitkan surat penangkapan, namun langsung dilakukan proses pemeriksaan,” urainya.

Adapun kuasa hukum Lukas Jayadi, Sandy Nayoan menyampaikan, dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 diwajibkan tidak ada penyalahgunaan kewenangan.

“Maka, hal itu perlu kecermatan, ketelitian, dan ketepatan. Yakni dalam penerapan pasalnya, ketelitian pasal, dan ketelitian dalam penanganan perkara,” paparnya.

Menurutnya, dalam sidang, pihak pemohon sudah mengungkap sejumlah fakta penting dan hal-hal lain yang sudah disampaikan ke persidangan.

“Keterangan dan berkas yang kita miliki kita uraikan semua di dalam persidangan,” ucapnya.

Dia berharap, penjelasan saksi ahli, majelis hakim bisa melakukan penelitian dan pengujian berdasarkan fakta.

“Kita membutuhkan lembaga yang luar biasa ini. Hakim akan menilai sesuatu fakta persidangan. Hakim lah nanti yang menentukan apakah penanganan kasus penembakan terhadap korban sudah sesuai prosedur, tahapannya sudah benar sesuai ketentuan hukum yang telah dilaksanakan oleh penyidik sebagai termohon praperadilan,” terangnya.

Karena itu, lanjut dia, untuk mencapai 2 alat bukti dalam menentukan seseorang sebagai tersangka, maka semua ada prosesnya dan tidak boleh melompat-lompat dalam tahap penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan tahap 2 sudah selesai.

Penggledahan

Terpisah, Kasubag Hukum Polresta Surakarta, AKP Rini Pangastuti SH MH mewakili termohon dalam hal ini Polresta Solo menyampaikan, pihaknya menolak dua saksi dari pemohon lantaran memiliki hubungan darah dengan tersangka.

“Sedang saksi ahli tadi menyampaikan, untuk surat penyitaan harus ada penetapan dari Ketua PN setempat,” jelasnya.

Dia menyampaikan, dalam proses penetapan tersangka sudah sesuai prosedur.

“Dalam penyitaan, sudah ada surat perintah penyitaan. Juga sudah ada penetapan dari Ketua PN terkait penyitaan,” tandasnya.

Terkait soal tidak adanya surat penggeledahan saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka Lukas Jayadi, Rini mengatakan, hal itu bisa dilakukan dengan menyusulkan surat penggeledahan di lain hari.

“Hal itu sah sesuai Peraturan Kapolri,” ungkapnya.

Adapun kuasa hukum korban, Mohammad Saifuddin SH menerangkan bahwa penjelasan saksi ahli justru tidak ada yang krusial. Bahkan keterangan saksi ahli tentang penangkapan, penahanan, penyitaaan yang dilakukan petugas kepolisian sudah sesuai prosedur.

” Jadi tidak ada yang dilanggar,” bebernya usai mengikuti sidang. (Sri Hartanto)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan