Ketua Pengadilan Solo Bergelar Doktor

0
ketua-pn-surakarta
FOTO DIRI : Ketua Pengadilan Neger Solo, Suprapti

SOLO, suaramerdekasolo.com– Jarang sekali Ketua Pengadilan Negeri (PN) Solo bergelar doktor dalam kurun waktu yang cukup lama.

Namun kini Ketua PN Solo yakni Suprapti bergelar doktor. Hal itu berlangsung setelah yang bersangkutan dikukuhkan bergelar doktor usai menyampaikan disertasinya dalam sidang terbuka di UNS, Selasa (23/2/2021) siang.

Panjang lebar Suprapti dalam disertasinya mengemukakan tentang perkembangan teknologi dan informasi yang berimbas pada proses peradilan hukum di Indonesia.

Menurutnya, persidangan yang dilaksanakan secara terbuka diruang sidang saat ini telah bergeser maknanya menjadi menjadi sidang yang terbuka seluas-luasnya termasuk dapat disaksikan melalui media television bahkan media daring.

“Pergeseran makna tersebut dapat kita saksikan dari adanya live streaming sidang kasus Kopi Sianida dengan terdakwa Jesica dan kasus penodaan agama oleh Ahok. Namun demikan sampai dengan saat ini belum ada dasar hukum yang mengatur terkait proses persidangan yang diselenggarakan secara terbuka dan disiarkan secara langsung ke khalayak publik,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjut dia, aturan yang berlaku hanya mengatur proses persidangan secara langsung dengan dihadiri secara fisik diruang sidang. Bukan secara live (disiarkan terbuka-red) ke masyarakat umum.

“Harapan saya kedepan, courtroom television harus sesuai dengan prinsip dalam keadilan Pancasila. Kita harus menyandingkan antara perkembangan tehnologi informasi dengan asas sidang terbuka untuk umum. Transparansi peradilan di negara demokrasi dan era 4.0 menjadi sebuah keharusan, dikarenakan hal itu menjadi hak masyarakat atas sebuah informasi publik,” papar Dr Suprapti SH MH, Ketua PN Solo yang kini menyandang gelar Doktor ilmu hukum tersebut.

Ketua PN itu menambahkan, masyarakat berhak tahu bagaimana proses persidangan, terutama terhadap perkara-perkara yang melukai hati masyarakat atau perkara yang menimbulkan kerugian negara. Namun demikian pelaksanaan Courtroom Television atas dasar Demokrasi dan keterbukaan Informasi Publik tetap harus ada pembatasan. Tujuannya untuk menjaga asas praduga tak bersalah, keamaan para pihak yang terlibat dalam sidang, menjaga originalitas keterangan saksi dan untuk meminimalisir terjadinya opini publik yang berpotensi mempengaruhi Independensi hakim.

Dalam ujian atau sidang terbuka yang dilaksanakan secara daring dan disaksikan oleh para Hakim Agung dan mantan Hakim Agung serta Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Dr Suprapti SH MH memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan mekanisme Courtroom Television yaitu perlunya dilakukan revisi beberapa undang-undang yang terkait yaitu KUHAP, UU Pers, UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU ITE agar pelaksanaan Courtroom Television tidak menciderai asas-asas hukum. Disamping itu Suprapti juga merekomendasikan perlunya peraturan Mahkamah Agung secara khusus mengatur mekanisme Courtroom Television agar terjadi keseragaman antar Pengadilan Negeri di Tanah Air. (Sri Hartanto)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan