Pengusaha Solo Desak Batalkan RUPST

0
sinarmas-digugat
MENDESAK- Pengusaha Solo, Andri Cahyadi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT EEI Tbk saat ditemui di Solo, Minggu (14/3) malam, mendesak kepada Corporate Secretary, Wim Andrian agar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan dilaksanakan pada Senin (15/3/2021) untuk dibatalkan. (suaramerdekasolo.com/Sri Hartanto)

*Terancam Dilengser dari Kursi Komut PT EEI

SOLO, suaramerdekasolo.com– Pengusaha tambang, batubara, penyedia PLTU asal Solo, Andri Cahyadi terancam dilengserkan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Eksploitasi Energi Indonesia (EEI), Tbk.

Ada upaya untuk melengserkan Andri Cahyadi dari Komut PT EEI dengan langkah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari Senin, 15 Maret 2021.

Corporate Secretary PT EEI, Wim Andrian telah melayangkan surat undangan kepada para direksi, dewan komisaris PT EEI untuk mengikuti RUPST tersebut.

Atas rencana tersebut, Andri Cahyadi mendesak agar Wim Andrian mencabut undangan yang ditujukan para direksi dan dewan komisaris dan membatalkan RUPST.

Alasan Andri, dia sebagai pemegang saham terbesar di PT EEI tidak pernah memerintahkan atau memberikan otoritas bagi Wim Andrian untuk mengundang para direksi dan dewan komisaris.

“Apabila RUPST nekat dilaksanakan, maka kemungkinan akan ada konsekuensi hukum baik pidana atau secara perdata,” tegas Andri Cahyadi saat ditemui di Jalan Dr Wahidin, Laweyan, Solo, Minggu (14/3) malam.

Andri juga punya alasan lain bahwa hilangnya saham miliknya yang semula sebesar 53% menjadi 9% telah dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Raibnya saham tersebut membuat Pengusaha Solo itu melaporkan dua bos PT Sinarmas yakni Indra Widjaya selaku Komut PT Sinarmas dan Kokarjadi Chandra selaku Dirut PT Sinarmas Securitas ke Bareskrim dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, penggelapan dalam jabatan hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Laporan Andri Cahyadi tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan (STTL)/94/2021/Bareskrim yang terbit, pada Rabu (10/3/2021).

Sebelumnya, Andri mengungkapkan kasus ini bermula saat PT EEI Tbk bekerja sama dengan PT Sinarmas dalam hal suplai batu bara untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kerjasama yang dirintis sejak tahun 2015 itu, PT Sinarmas menempatkan seseorang yang bernama Benny Wirawansah untuk menduduki posisi sebagai Direktur Utama PT EEI. Hanya saja, Andri melihat adanya kejanggalan dan ketidakberesan setelah kerjasama berjalan sekitar 3 tahun.

Selain tidak ada profit, kata Andri, PT EEI juga memiliki hutang hingga mencapai Rp 4 triliun.
Hutang-hutang itu disebut Andri juga didapatkan dari perusahaan milik Grup Sinarmas. Tak hanya terbelit hutang, bahkan, lanjut Andri, saham miliknya yang semula 53 persen menjadi 9 persen.

“Jika dihitung kerugian dari hilangnya profit yang seharusnya saya terima dari kerja sama dengan PT Sinarmas mestinya mencapai Rp 15,3 triliun,” terangnya.

Namun kenapa timbul masalah seperti itu, Andri tidak bisa menjawabnya. Makanya kasus tersebut oleh Andri dilaporkan ke Bareskrim agar dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Sehubungan adanya kejanggalan itu, Andri tidak bersedia menandatangani laporan keuangan pada 2018 dan meminta agar dilakukan audit secara menyeluruh.

“Harapan saya pada waktu iti bisa membuka segala hal. Supaya tindakan-tindakan yang merugikan baik pemegang saham hingga potensi merugikan negara dapat diketahui,” tandasnya.

Wim Andrian selaku Corporate Secretary PT EEI saat dihubungi Suara Merdeka beberapa kali, meski ada nada sambung namun tidak direspon. Begitu pula saat mencoba konfirmasi melalui Whatshap agar RUPST dibatalkan atas desakan Andri Cahyadi, hal itu juga tidak ada jawaban dari yang bersangkutan. (Sri Hartanto)

Tinggalkan Pesan