Komisi X DPR Perjuangkan GTK Jadi ASN

0
panja-dpr-ri-sragen
Ketua Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menerima aspirasi tertulis yang diserahkan Kepala Disdikbud Sragen Suwardi, saat kunker pada Senin (15/3/2021). (suaramerdekasolo.com/Basuni Hariwoto)

SRAGEN,suaramerdekasolo.com – Rombongan Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Honorer Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi X DPR RI mengunjungi Kabupaten Sragen Senin (15/3/2021). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti itu menyerap aspirasi dari Pemerintah Kabupaten (Sragen) dan sejumlah elemen pendidikan yang ada di Sragen.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen Suwardi menyampaikan, ada sejumlah aspirasi untuk diwujudkan di tingkat pusat. Seperti GTK honorer agar bisa diakomodasi, ditingkatkan statusnya menjadi ASN. Baik itu melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Di Sragen ada 1.938 GTK honorer Kabupaten Sragen akan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. “Mereka akan mendapatkan prioritas untuk diangkat menjadi ASN dengan indikator-indikator tertentu termasuk mengikuti tes seleksi,” kata Suwardi.

Selain itu, banyak guru honorer yang ijazahnya belum memenuhi ketentuan. Meski sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
Misalnya belum punya S1, agar itu diakomodasi karena sudah lama berjuang dan mengabdi. Suwardi menyampaikan ada masalah krusial yakni soal anggaran jika mereka diangkat sebagai ASN.

”Dalam pertemuan dengan Komisi X DPR sudah disanggupi berapa pun yang diangkat, bisa dicukupi. Kami sampaikan juga untuk prioritas pengangkatan dengan indikator tertentu bagi yang sudah lama mengabdi,” terangnya.

Sementara Ketua Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan tenaga honorer sudah menjadi masalah di Indonesia sejak 2005. Kemudian pemerintah berproses untuk menyelesaikan masalah ini. Pada 2018 DPR sudah melakukan rapat gabungan hingga sampai ada kebijakan tenaga honorer kategori II (K2) diangkat.

Namun masalah belum selesai disitu saja. Saat ini oleh pemerintah, ada 147 jabatan yang perekrutannya melalui PPPK. Yang terbesar adalah tenaga guru karena jumlahnya terbesar, sekitar 1 juta.

“Masalah tenaga honorer sekarang ini adalah sisa tahun sebelumnya yang segera diselesaikan, yakni dengan diangkat semua lewat PPPK. Kesimpang siuran informasi soal seleksi bagi guru membuat mereka panik.

Agustina ini mengemukakan, sudah ada penejelasan dari Sekretaris Ditjen DTK Kemendikbud bahwa seleksi PPPK untuk GTK honorer itu tidak perlu tes seperti yang ditakutkan. Tetapi tes sesuai bidang studi yang diajarkan sehari-hari.

“Harapannya para GTK honorer termasuk di Sragen lulus karena sudah mengajar lama. GTK honorer berumur 40 tahun juga tetap diakomodasi,” tandas Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV (Kabupaten Sragen, Karanganyar dan Wonogiri) tersebut.

Komisi X DPR memperjuangkan semua honorer di semua jenjang usia bisa diangkat. Soal penganggaran, APBN sebenarnya cukup untuk menampung pengangkatan semua honorer. Namun terbentur undang-undang soal rekrutmen ASN. Sehingga disiapkan kuota dengan pengajuan masing-masing pemerintah kota/kabupaten.

Pemerintah pusat menyampaikan mereka yang diangkat menjadi beban APBD, uangnya dikirim dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Masalahnya tren DAU dari pusat tiap tahun menyusut, takutnya ketika ditetapkan ASN, DAU pemerintah daerah tidak naik. “Hal ini menjadi tugas kami di DPR untuk memastikan DAU untuk gaji PPPK harus sampai ke daerah karena APBN cukup,”tegasnya. (Basuni)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan