Underpass Makamhaji Ditutup, Bupati Tegaskan Kewenangan Pusat

0
underpass-makam-haji-sukoharjo
UNDERPASS : Bupati Sukoharjo melihat air yang selalu mengalir dari bawah tanah di Underpass Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo. (suaramerdekasolo.com/Heru Susilo)

SUKOHARJO,suaramerdekasolo.com – Underpass Makamhaji, Kartasura ditutup sementara waktu karena ada perbaikan saluran dan pengaspalan. Penutupan dimulai, Kamis (18/3).
Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukoharjo, Toni Sribuntoro mengatakan, penutupan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari pihak kepolisian, dalam hal ini Satlantas Polres Sukoharjo.

“Ada beberapa pekerjaan di underpass sehingga dilakukan penutupan mulai hari ini (kemarin-red). Pengerjaan itu berupa pembersihan saluran, pemasangan grill besi baru serta pengaspalan,” jelas Toni saat ditemui di lokasi underpass.

Menurut dia, saluran dibersihkan agar air bisa mengalir dengan lancar sehingga tidak menimbulkan genangan. Sedangkan pemasangan grill baru dilakukan agar lebih miring dan kuat.

“Kalau untuk pengaspalan nanti rencananya ketebalan 10 centimeter,” imbuhnya.
Atas penutupan jalur utama menuju Kartasura tersebut, dilakukan pengalihan arus. dari timur, arus mulai dialihkan mulai Tugu Lilin, sedang dari selatan sudah ada petunjuk di simpang tiga Jlopo (Baki). Sedang dari arah selatan (jalur Trangsan), arus juga sudah dialihkan ke barat melalui, Mayang, Baki.

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani yang melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke underpass mengatakan, pihaknya memang selalu mendapat keluhan terkait dengan keberadaan underpas yang rusak dan selalu banjir saat hujan deras, sehingga tidak bisa dilalui.

Namun demikian, karena status pengelolaan underpass adalah kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian, pihaknya hanya bisa mendesak agar keluhan masyarakat diperhatikan.

“Memang underpass ini selalu dikeluhkan oleh warga, tetapi yang harus dipahami kami belum bisa berbuat banyak karena status pengelolaan bukan ranah kami, tetapi Pusat,” ujar Etik.

Banjir

Di lokasi tersebut, bupati juga menyoroti tentang air yang selalu mengalir dari bawah tanah dan menyebabkan genangan. Karena itu pihaknya meminta agar kondisi tersebut benar-benar diantisipasi agar masyarakat tidak terganggu.

“Begitu ada keluhan kami langsung teruskan ke Pusat. Karena ini akses utama warga sehingga harus menjadi prioritas.”

Terkait dengan kapan peralihan kewenangan pengelolaan, bupati mengatakan, masih menunggu hingga benar-benar siap untuk diserahkan. Yang jelas, selama pengerjaan perbaikan, anggaran yang digunakan adalah anggaran Pusat, bukan Kabupaten.

Kepala Balai Teknik Pekeretaapian Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya yang hadir di lokasi itu membenarkan bahwa pengelolaan underpass masih menjadi kewenangan Pusat.
Hal itu dikarenakan, untuk pengalihan kewenangan atau hibah dengan nilai aset lebih dari Rp 10 miliar, harus dengan persetujuan Mentri Keuangan.

“Ini sudah kami proses mudah-mudahan, dalam waktu dekat hibah bisa dilaksanakan,” ujarnya. (Heru Susilo)

Editor : Sri Hartanto

Tinggalkan Pesan