Penghasilan Guru Honorer Wonogiri akan Rp 1,6 Juta/Bulan

0
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo

WONOGIRI,suaramerdeksolo.com – Penghasilan Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Wonogiri tahun ini akan dinaikkan hingga rata-rata menjadi Rp 1,6 juta/bulan. Tambahan insentif GTT itu diambilkan dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo mengatakan, penghasilan GTT sekolah tersebut bisa dinaikkan setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menerbitkan Permendikbud no 6/2021. “Permendikbud no 6/2021 secara substansi mengatur dana BOS bisa digunakan 50% untuk pembayaran intensif bagi sumberdaya manusia (SDM) non-PNS,” katanya, Senin (22/3).

Pihaknya akan merealisasikan Permendikbud itu sehingga tahun ini penghasilan GTT bisa mencapai Rp 1,6 juta per bulan. Adapun penerimanya adalah GTT sekolah yang sudah masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sudah mengantongi SK Bupati. Selama ini, penghasilan mereka hanya berkisar Rp 750.000 per bulan.

“SDM yang sudah mengabdi lama diprioritaskan. Ada yang sudah mengabdi 5-15 tahun, bahkan ada yang usianya sudah 55 tahun. tapi kalau yang baru mengabdi 1-2 tahun belum bisa,” terangnya.

Menurutnya, kebijakan menaikkan intensif GTT hingga Rp 1,6 juta per bulan sangat memungkinkan dilakukan. Pihaknya telah melakukan simulasi dengan menggunakan data BOS tahun 2020. Adapun jumlah SDM non-PNS yang sudah masuk Dapodik mencapai 4.075 orang.

Dari simulasi tersebut, hanya butuh tambahan rata-rata Rp 416 juta per sekolah dari BOS dan BOSDA, sehingga insentif GTT bisa sebesar Rp 1,6 juta per bulan. Saat ini, jumlah dana BOS seluruh SD di Wonogiri mencapai Rp 59 miliar, sedangkan jumlah BOS seluruh SMP mencapai Rp 35 miliar. “Kolaborasi antara BOS dan BOSDA sangat mampu,” imbuhnya.

Sementara itu, perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) akan diadakan tahun ini. “Sebelum (perekrutan) P3K, Pemkab berusaha untuk mengoptimalisasi potensi anggaran yang ada. Dengan mengimplementasikan Permendikbud no 6/2021 yang secara substansi mengatur dana BOS bisa untuk pembayaran intensif bagi SDM non-PNS,” katanya. (Khalid Yogi)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan