Bermunculan Pengurus Peradi di Sejumlah Daerah

0
peradi
ĶONSOLIDASI- Para pengurus DPC Peradi Kota Surakarta mengadakan pertemuan sembari Buka Bersama (Bukber) dengan anggota Peradi yang baru disumpah dan di lantik di Hotel Lor In, Kamis (15/4) petang. (suaramerdekasolo.com/Sri Hartanto)

*Pengurus Peradi Solo Konsolidasi dengan Anggota Advokat yang Baru Disumpah

SOLO, suaramerdekasolo.com– Menyusul adanya pembentukan pengurus advokat di sejumlah daerah, seperti di Sragen dan di Sukoharjo, hal itu mendapat respon dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Kota Surakarta, Zainal Abidin SH MH.

Menurutnya, silahkan saja ada anggota Peradi yang membentuk kepengurusan DPC Peradi di setiap daerah. Namun harus melalui mekanisme organisasi.

Pernyataan tersebut dikemukakan Zainal Abidin disela buka bersama sekaligus mengadakan pertemuan dengan anggota advokat baru yang beberapa waktu lalu diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi (PT) Semarang di Hotel Lor In, Kamis (15/4) petang.

Pertemuan itu, lanjut Zainal, dilakukan dalam rangka menguatkan solidaritas antara advokat muda dengan pengurus organisasi advokat.

Zainal Abidin yang akrab disapa ZA menambahkan, selain ramah tamah, dalam pertemuan juga dibahas adanya pembentukan kepengurusan Peradi di setiap daerah.

Diungkap Ketua DPC Peradi Kota Surakarta tersebut, ada beberapa DPC Peradi di Solo Raya yang sudah terbentuk kepengurusannya seperti di Klaten dan Boyolali, lalu menyusul kemudian Sragen dan Sukoharjo.

Lalu muncul pertanyaan kalau ada advokat yang tinggal di Sukoharjo namun tetap gabung ke DPC Kota Surakarta, dijawab Zainal boleh saja. Jadi, kembali ke pribadi masing-masing apakah gabung jadi anggota Peradi sesuai tempat tinggal atau menginduk ke DPC Peradi Kota Surakarta,” jelasnya.

Menurut Zainal, pertanyaan itu dari advokat muda lantaran mereka bingung memilih domisili dan keanggotaan organisasi.

“Kalau untuk wilayah beracara bisa di seluruh Indonesia. Jadi tidak terpatok wilayah domisilinya,” terangnya.

Pengacara yang membuka praktik di wilayah Laweyan itu tidak membantah beberapa teman Peradi mendirikan kepengurusan Peradi yang muncul di sejumlah daerah. Hal itu memang diperbolehkan oleh pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Pusat. (Sri Hartanto)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan