Aliansi BEM Soloraya Kritik Keras Penerapan Omnibuslaw Cipta Kerja

0
KRITIK PEMERINTAH- Aliansi BEM Soloraya menuntut serta mengkritik keras atas penerapan Omnibuslaw Cipta Kerja yang merugikan para buruh. Tuntutan tersebut disampaikan kepada media bertepatan memperingati Hari Buruh, Sabtu (1/5). (suaramerdekasolo.com/dokumentasi)

*Dinilai Merugikan Buruh

SOLO, suaramerdekasolo.com– Penerapan Omnibuslaw Ketenagakerjaan rupanya masih berpolemik.

Penerapan ketentuan ketenagakerjaan tersebut menuai kritik dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Soloraya.

BEM Soloraya mengkritik penerapan kebijakan Omnibuslaw Cipta Kerja dalam rangka memperingati Hari Buruh atau May Day, Sabtu (5/1/2021).

Kebijakan tersebut oleh BEM Soloraya dinilai tidak pro dengan rakyat, karena regulasi itu titipan lingkaran oligarki dalam pemerintahan saat ini.

“Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau sebagai regulasi sapu jagat, masyarakat kelas buruh khususnya yang mendominasi sektor ketenagakerjaan paling banyak merasa sangat dirugikan,” tegas Koordinator BEM Soloraya, Widi Adi Nugroho dalam rilisnya.

Adi Nugroho yang juga sebagai Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) memaparkan, mekanisme pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinilai mengalami kecacatan formil. Sebab UU disahkan hanya berorientasi pada peningkatan investasi.

“Ini cenderung memberi nafas panjang pada sifat kesewenang-wenangan perusahaan terhadap nasib buruh,” tandasnya.

Adi Nugroho menambahkan, dalam momentum memperingati Hari Buruh, BEM Soloraya juga menggalang aksi media sebagai bentuk sikap penolakan pada penerapan undang-undang tersebut.

Koordinator BEM Soloraya itu juga menyebut aksi media dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap rasa kemanusiaan masyarakat. Terlebih pemerintah melalui regulasinya untuk tidak mudik pada lebaran tahun ini.

“Untuk itu, kami mengurungkan niat untuk tidak menggalang seruan aksi demonstrasi agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah larangan pengumpulan massa,” papar Adi Nugroho.

Aksi Media yang dilakukan BEM Soloraya sebagai bentuk tuntutan serta kritikan keras terhadap kinerja pemerintahan saat ini.

Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan BEM Soloraya dalam rilis yang disampaikan ke media diantaranya, menuntut Mahkamah Konstitusi membatalkan atau mencabut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tuntutan lain yakni menuntut Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tetap diberlakukan sebagai income security untuk para buruh.

Terakhir, menuntut pemerintah dan aparat kepolisian menjamin kebebasan berpendapat di muka umum dan membuka ruang demokrasi seluas-luasnya di masa pandemi, serta mengutuk segala bentuk tindakan represifitas aparat terhadap rakyat sipil. (Sri Hartanto)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan