AS Menyoroti Risiko Kemanusiaan Atas Rencana Israel Memblokir Akses Perbankan Palestina

suaramerdekasolo.com – Rencana Israel untuk memisahkan bank-bank Palestina dari sistem perbankan global telah menarik perhatian dan kritik dari Amerika Serikat. Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas potensi krisis kemanusiaan yang bisa terjadi akibat pemutusan saluran pendanaan vital ke wilayah pendudukan Palestina. Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan dari AFP pada Kamis, 23 Mei.

Yellen menekankan bahwa hubungan perbankan antara Israel dan Palestina adalah kunci untuk transaksi ekonomi yang memungkinkan impor dan ekspor bernilai miliaran dolar. Impor dari Israel ke Palestina mencakup kebutuhan dasar seperti listrik, air, bahan bakar, dan makanan, mencapai nilai hampir US$8 miliar per tahun. Sementara itu, ekspor Palestina yang bergantung pada saluran perbankan ini mencapai nilai hampir US$2 miliar per tahun.

Dalam usaha diplomasi, Yellen telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, beberapa bulan lalu, mengingatkan tentang dampak ekonomi dan kemanusiaan yang serius jika hubungan perbankan ini terputus. “Saya yakin bahwa pemutusan hubungan perbankan ini akan menciptakan krisis kemanusiaan,” ujar Yellen. Masalah ini dijadwalkan untuk dibahas lebih lanjut dalam pertemuan G7, di mana diharapkan negara-negara lain akan menyuarakan keprihatinan serupa.

Yellen juga menyoroti ancaman lain dari Israel untuk memblokir dana yang dikumpulkan untuk Otoritas Palestina. Hal ini muncul seiring dengan rencana Norwegia, Irlandia, dan Spanyol untuk mengakui Palestina sebagai negara pada akhir Mei. Menurut Yellen, langkah ini bisa mengancam stabilitas ekonomi di Tepi Barat.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, telah mengancam akan menghentikan transfer dana pajak ke Otoritas Palestina dan mengakhiri peran Norwegia dalam memfasilitasi transfer tersebut. Smotrich mengutarakan kekhawatiran bahwa dana tersebut bisa disalahgunakan oleh Hamas dan berencana menghentikan semua transfer dana ke Norwegia serta menuntut pengembalian dana yang telah ditransfer.

Kebijakan ini telah menimbulkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai dampak jangka panjang terhadap hubungan ekonomi dan kemanusiaan antara Israel dan Palestina, serta stabilitas regional secara keseluruhan.