Wali Kota Solo Terima 26 Aduan Ijazah, Ancam Cabut Izin

SUARAMERDEKASOLO.COM – Kabar mengejutkan datang dari Kota Solo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan sudah menerima 26 aduan tentang penahanan ijazah oleh beberapa sekolah swasta. Ijazah, yang seharusnya menjadi hak para lulusan, malah berubah menjadi “sandera” demi menagih tunggakan biaya. Saya—yang tinggal tidak jauh dari Solo—langsung geleng‑geleng kepala ketika mendengar cerita ini.

Gibran Bergerak Cepat

Gibran tak memilih jalan diplomatis bertele‑tele. Ia langsung memanggil Dinas Pendidikan, mengecek nama‑nama sekolah, dan meminta kepala sekolah mengembalikan ijazah dalam 7 hari. Kalau sekolah tetap bandel, ia menegaskan akan mencabut izin operasional. Sikap tegas ini membuat banyak orang tua bernapas lega.

“Jangan pakai ijazah anak buat tekanan. Kalau masih nahan, izinnya kami cabut,” tegas Gibran dalam jumpa pers singkat di Balai Kota.

Mengapa Penahanan Ijazah Terjadi?

Sebagian besar kasus muncul di sekolah swasta. Saat keluarga belum sanggup melunasi SPP atau biaya pembangunan, pihak sekolah memilih menahan ijazah. Mereka beralasan tak punya cara lain untuk menagih. Padahal, pemerintah sudah melarang praktik ini karena ijazah – dokumen resmi – bukan milik sekolah melainkan milik siswa.

Reaksi Warga Solo

• Orang tua antusias mendukung kebijakan Gibran. Mereka merasa pemerintah akhirnya mendengar jeritan mereka.

• Siswa yang baru lulus juga bersyukur karena ijazah sangat mereka butuhkan untuk melamar kerja atau kuliah.

• Beberapa pengelola sekolah mengeluh takut bangkrut jika murid menunggak biaya.

Namun, sebagian pengurus yayasan mulai berdiskusi dengan orang tua untuk membuat skema cicilan. Jadi, sekolah tetap berjalan, siswa pun memegang dokumen resminya.

Mencari Jalan Tengah

Gibran tidak hanya mengancam. Ia juga mendorong solusi jangka panjang:

1. Skema cicilan lunak — Sekolah dan orang tua menyepakati jadwal pembayaran tanpa bunga.

2. Dana bantuan pendidikan kota — Pemkot Solo menyiapkan pos anggaran darurat bagi siswa kurang mampu.

3. Pelatihan manajemen sekolah — Dinas Pendidikan mengajarkan cara mengelola keuangan agar sekolah tidak tergantung pada penahanan ijazah.

Dengan tiga langkah itu, sekolah bisa tetap beroperasi, sedangkan siswa tetap memegang haknya.

Contoh Kasus di Lapangan

Di Kecamatan Banjarsari, misalnya, sebuah SMK swasta menahan 15 ijazah alumni 2024 karena tunggakan SPP. Setelah tim mediasi turun, sekolah merilis dokumen tersebut dan menerima pembayaran bertahap. Salah satu alumni, Rina, mengaku lega: “Saya akhirnya bisa melamar kerja. Terima kasih Pak Wali!”

Pelajaran bagi Kota Lain

Solo mungkin kota pertama yang mengancam cabut izin secara terbuka, tetapi masalah ini lazim di berbagai daerah. Kota‑kota lain bisa meniru pola Solo:

• Data jelas: catat sekolah mana yang menahan ijazah.

• Ultimatum tegas: beri tenggat dan sanksi konkret.

• Pendampingan finansial: bantu sekolah merancang keuangan berkelanjutan.

Dengan langkah aktif, pemerintah daerah bisa menepis stigma bahwa pendidikan hanya untuk keluarga berduit.

Kesimpulan

Ijazah bukan alat barter; ia merupakan hak siswa. Keberanian Gibran menindak sekolah “nakal” menunjukkan bahwa pemerintah bisa—bahkan wajib—melindungi warganya dari praktik tidak adil. Semoga keputusan tegas ini memicu perubahan nasional, sehingga penahanan ijazah tinggal cerita lama.