Dubes Italia Belum Terima Arahan Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM
SUARAMERDEKASOLO.COM – Sebuah surat dari Kementerian Koperasi dan UKM sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Surat itu berisi permintaan pendampingan dari enam KBRI di Eropa untuk istri Menteri UMKM, Agustina Hastarini, selama menjalankan misi budaya. Salah satu nama negara yang tercantum adalah Italia. Apa kata Duta Besar RI di sana?
Junimart Girsang, Duta Besar RI untuk Italia, mengatakan pihaknya belum mendapat instruksi resmi dari Kementerian Luar Negeri.
“KBRI Roma belum menerima arahan apa pun dari Kemlu. Secara aturan, surat seperti itu seharusnya dikirimkan ke Kemlu, bukan langsung ke KBRI,” kata Junimart kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).
Surat Tidak Dikirim Langsung ke KBRI
Surat bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 tertanggal 30 Juni 2025. Dalam surat itu disebutkan bahwa istri Menteri UMKM akan melakukan kunjungan budaya ke tujuh kota. Lokasi kunjungannya mencakup Istanbul (Turki), Pomorie dan Sofia (Bulgaria), Brussels (Belgia), Paris (Prancis), Lucerne (Swiss), dan Milan (Italia).
Inti surat tersebut adalah permohonan dukungan dari KBRI di negara-negara itu untuk mendampingi selama kegiatan berlangsung. Namun, Junimart menegaskan bahwa surat itu tidak dikirim langsung ke KBRI Roma, sehingga mereka belum bisa mengambil langkah.
Maman Abdurrahman Akan Klarifikasi
Menteri UMKM Maman Abdurrahman merespons kabar ini dengan menyatakan akan datang ke KPK. Ia berniat menyerahkan dokumen lengkap dan menyampaikan keterangan langsung ke publik.
“Saya akan ke KPK dan membawa dokumen yang diperlukan. Setelah itu, saya akan memberikan keterangan pers,” ujar Maman pada Jumat (4/7).
Langkah itu diambil untuk meredam berbagai spekulasi yang beredar terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas negara dalam perjalanan pribadi.
Kegiatan Budaya Masih Belum Jelas
Poin lain yang ikut dipertanyakan adalah tujuan kunjungan yang disebut sebagai “misi budaya.” Namun, belum ada penjelasan resmi soal jenis atau bentuk kegiatan budaya yang akan dilakukan oleh istri menteri tersebut.
Sejumlah pengamat mendesak agar Kementerian UMKM menjelaskan secara terbuka. Mereka menilai, penggunaan fasilitas negara perlu pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan.