MK Didorong Berikan Penjelasan Lengkap Soal Putusan Pemisahan Pemilu kepada Pemerintah dan DPR
SUARAMERDEKASOLO.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) didorong memberikan penjelasan mendetail mengenai putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah. Putusan ini memicu polemik sehingga butuh klarifikasi langsung dari MK kepada pemerintah dan DPR.
Pentingnya Penjelasan Langsung dari MK
Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, menyatakan bahwa MK sebaiknya menjelaskan isi putusan secara langsung kepada pemerintah dan pimpinan DPR. Dengan komunikasi yang terbuka, potensi kesalahpahaman dan kontroversi bisa diminimalkan.
“Supaya tidak terjadi kontroversi, MK dapat langsung menyampaikan isi putusan kepada pemerintah dan pimpinan DPR,” ujar Rudianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Peran Penjelasan dalam Revisi Undang-Undang Pemilu
Rudianto menekankan bahwa penjelasan tersebut sangat penting untuk memandu pemerintah dan DPR saat merumuskan revisi undang-undang pemilu. Dengan pemahaman yang tepat, mereka dapat menyusun produk hukum baru yang sesuai konstitusi.
“Penjelasan ini sekaligus menjaga marwah MK dan mencegah kesalahan dalam penyusunan undang-undang kepemiluan,” tambahnya.
Isi Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa mulai 2029, penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah harus dipisah. Pemilu nasional mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara itu, pemilu daerah meliputi pemilihan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, gubernur, bupati, serta wali kota.
Putusan ini mengakhiri praktik pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “pemilu lima kotak.” Dengan pemisahan ini, pemilu nasional dan daerah akan dilaksanakan pada waktu yang berbeda.
Implikasi dan Harapan ke Depan
Keputusan ini membawa perubahan besar dalam tata kelola pemilu di Indonesia. Pemerintah dan DPR diharapkan menyiapkan regulasi pendukung secara matang agar pelaksanaan pemilu terpisah berjalan lancar dan sesuai konstitusi.
Sejumlah pihak menilai transparansi dan komunikasi dari MK sangat penting agar proses transisi tidak menimbulkan kebingungan atau perdebatan yang berkepanjangan.