Evolusi Sistem Pemerintahan di Indonesia: Dari Orde Lama ke Orde Baru

suaramerdekasolo.com – Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem pemerintahannya sepanjang sejarahnya, terutama selama transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi negara ini sejak kemerdekaan. Artikel ini akan membahas evolusi sistem pemerintahan di Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru, termasuk latar belakang, proses perubahan, serta dampaknya.

1. Orde Lama (1945-1966)

a. Latar Belakang

Orde Lama adalah periode pemerintahan di Indonesia setelah kemerdekaan yang dimulai pada tahun 1945 hingga 1966. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang berbentuk republik dengan konstitusi UUD 1945 sebagai dasar hukumnya.

b. Struktur Pemerintahan

Pada awalnya, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan eksekutif yang terpusat pada Presiden. Presiden Sukarno, sebagai presiden pertama, memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dalam sistem ini, terdapat pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, meskipun praktiknya seringkali tidak sesuai dengan teori ideal.

c. Masalah dan Krisis

Orde Lama ditandai oleh berbagai krisis politik dan ekonomi. Perang kemerdekaan yang berkepanjangan, konflik internal, dan masalah ekonomi seperti inflasi dan kelangkaan barang menyebabkan ketidakstabilan. Selain itu, Sukarno menghadapi tantangan dari berbagai kelompok politik, termasuk partai-partai politik yang bersaing, militer, dan kelompok Islam.

d. Konsep Demokrasi Terpimpin

Pada 1957, Sukarno memperkenalkan konsep “Demokrasi Terpimpin,” yang menggeser sistem demokrasi liberal ke arah yang lebih sentralistik. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif semakin dominan dan Presiden mendapatkan kekuasaan yang lebih besar untuk mengarahkan kebijakan negara. Hal ini mengarah pada pembubaran parlemen dan pembentukan Konstituante sebagai pengganti.

2. Transisi ke Orde Baru (1966)

a. Krisis 1965

Salah satu titik balik utama menuju perubahan sistem pemerintahan adalah krisis 1965. Peristiwa ini dimulai dengan kudeta militer yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S) yang berusaha menggulingkan pemerintahan Sukarno. Kudeta ini menyebabkan kekacauan politik dan sosial yang besar.

b. Peralihan Kekuasaan

Setelah kudeta, situasi politik dan sosial semakin tidak stabil, dan berbagai pihak mulai mencari solusi untuk mengembalikan ketertiban. Pada 11 Maret 1966, Sukarno memberikan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) kepada Mayor Jenderal Soeharto, yang memberikan otoritas kepada Soeharto untuk mengambil alih pemerintahan dan menjaga stabilitas.

3. Orde Baru (1966-1998)

a. Struktur Pemerintahan

Orde Baru dimulai dengan pelantikan Soeharto sebagai Presiden pada 1967, meskipun secara resmi baru diangkat pada 1968. Soeharto memperkenalkan sistem pemerintahan yang sangat terpusat, dengan pengawasan yang ketat terhadap kehidupan politik dan sosial. Sistem ini mengutamakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dengan cara yang otoriter.

b. Kebijakan dan Reforms

Selama Orde Baru, pemerintahan Soeharto melakukan berbagai reformasi ekonomi dan pembangunan yang dikenal sebagai “pembangunan nasional.” Ini termasuk industrialisasi, modernisasi infrastruktur, dan peningkatan pendidikan. Pemerintah juga melakukan upaya untuk mengendalikan inflasi dan mengatasi masalah ekonomi yang diwarisi dari era sebelumnya.

c. Sentralisasi Kekuasaan

Di bawah Orde Baru, kekuasaan eksekutif sangat dominan. Pemerintah mengontrol media massa, membatasi kebebasan berpendapat, dan mengendalikan organisasi politik melalui sistem fusi partai politik dan pembatasan aktivitas politik. Sistem ini juga dikenal dengan sebutan “Pancasila sebagai Ideologi Negara,” di mana semua ideologi harus sesuai dengan lima sila Pancasila.

d. Kesejahteraan dan Krisis

Meskipun banyak kemajuan ekonomi, Orde Baru juga menghadapi kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan kesenjangan sosial. Korupsi merajalela di berbagai tingkat pemerintahan, dan kebijakan ekonomi yang terlalu fokus pada pertumbuhan seringkali mengabaikan aspek keadilan sosial. Krisis ekonomi Asia 1997-1998 memperburuk situasi, dengan dampak yang parah bagi perekonomian Indonesia.

4. Akhir Orde Baru dan Reformasi

a. Krisis Ekonomi dan Protes

Pada akhir 1990-an, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang parah yang memicu protes besar-besaran dari masyarakat. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto semakin meningkat, dengan tuntutan untuk reformasi politik dan sosial.

b. Reformasi dan Pengunduran Diri Soeharto

Akhirnya, pada Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri di tengah gelombang demonstrasi dan tekanan politik. Pengunduran diri Soeharto menandai akhir era Orde Baru dan memulai periode reformasi yang berfokus pada demokratisasi, transparansi, dan desentralisasi kekuasaan.

Kesimpulan

Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru merupakan salah satu periode paling signifikan dalam sejarah politik Indonesia. Sementara Orde Lama ditandai oleh ketidakstabilan dan ketegangan politik, Orde Baru memperkenalkan periode stabilitas dan pembangunan ekonomi, meskipun dengan metode yang otoriter. Perubahan dari Orde Baru ke era Reformasi menandai upaya Indonesia untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan, yang terus berkembang hingga saat ini.