Sri Mulyani Sebut Potensi Kerugian Negara Rp 3,9 Triliun dari Kasus Penyelundupan

suaramerdekasolo.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa potensi kerugian negara akibat kasus penyelundupan mencapai Rp 3,9 triliun hingga November 2024. Angka ini mencerminkan upaya intensif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menindak aksi penyelundupan selama periode tersebut.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa sepanjang Januari hingga November 2024, DJBC telah menindak sebanyak 31.275 kasus penyelundupan. Nilai barang yang diselundupkan mencapai Rp 6,1 triliun, yang jika tidak dicegah, akan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 3,9 triliun.

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mencegah dan memberantas penyelundupan barang-barang ilegal. Upaya ini melibatkan koordinasi yang erat antara DJBC dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian dan otoritas pelabuhan. Sri Mulyani menekankan pentingnya sinergi ini dalam memastikan bahwa upaya penindakan dapat berjalan efektif dan efisien.

Penyelundupan tidak hanya merugikan negara dari segi keuangan, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi nasional. Barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur kepabeanan dan cukai dapat mengganggu pasar domestik dan merugikan pelaku usaha yang beroperasi secara legal. Oleh karena itu, upaya pemberantasan penyelundupan juga bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan memastikan keadilan dalam persaingan bisnis.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan penyelundupan. Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan melaporkan setiap dugaan penyelundupan yang ditemui. Dengan dukungan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan penyelundupan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Kasus penyelundupan yang mencapai Rp 6,1 triliun dan potensi kerugian negara sebesar Rp 3,9 triliun menunjukkan betapa seriusnya ancaman penyelundupan terhadap keuangan negara. Dengan upaya yang intensif dari DJBC dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan dapat mengurangi angka penyelundupan dan meminimalkan kerugian yang dialami negara. Sri Mulyani menegaskan bahwa pemberantasan penyelundupan adalah salah satu prioritas utama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara.