JAKARTA, suaramerdekasolo.com – Politika Research Consulting (PRC) melakukan survei nasional atas kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Hasilnya, menurut survei PRC, menunjukan 61,4 persen masyarakat puas.
Survei ini dilaksanakan oleh PRC dan Parameter Politik Indonesia (PPI) sejak Awal Februari 2020. Survei ini menggunakan metodologi multistage random sampling dengan mewawancarai 2.197 responden yang tersebar di 220 desa atau kelurahan seluruh Indonesia dan margin of error sebesar 2,13 persen.
Hasil survei menunjukan ada beberapa aspek yang mendominasi kepuasan masyarakat, yakni infrastruktur (76,6 persen), pembangunan SDM (86,1 persen), penanggulangan bencana (64,1 persen).
Selain itu ada tiga kartu keluaran Jokowi yang juga menjadi aspek kepuasan masyarakat, yakni kartu prakerja (76,5 persen), kartu Indonesia pintar kuliah (86,6 persen), dan kartu sembako murah (86,8 persen).
Survei juga menunjukan ada dua kebijakan yang tidak disukai oleh masyarakat. Kebijakan tersebut yakni rencana pencabutan subsidi listrik (72,6 persen) dan pengalihan subsidi LPG (60,5 persen).
Direktur Eksekutif PRC, Rio Prayogo mengatakan ada temuan menarik terkait 33 persen jumlah masyarakat yang tidak puas.
Dia menyebut mereka yang tidak puas berasal dari wilayah yang bukan basis pemilih Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Data itu menunjukkan bahwa residu Pilpres 2019 masih cukup terasa pada wilayah-wilayah itu. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke depan,” kata Prayogo kepada wartawan di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2020).
Prayogo mengatakan survei ini juga menilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga. Hasilnya, sebut dia, TNI sebagai lembaga negara dengan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 77,5 persen.
“Lembaga lain seperti Polri berada pada tingkat 67,8 persen, KPK 57,4 persen, Kejagung 51,1 persen, BPK 48,9 persen, DPD 51,4 persen, DPR 50,6 persen, MA 53,2 persen, MK 50,9 persen dan MPR 51,7 persen,” ujar Prayogo.
