Desak Presiden Bertindak, Legislator Aceh Soroti Peran Mendagri dalam Sengketa 4 Pulau
SUARAMERDEKASOLO.COM – Kontroversi penetapan empat pulau yang disebut-sebut milik Aceh namun justru tercatat dalam wilayah administratif Sumatera Utara terus menjadi sorotan. Kini, sorotan itu datang dari anggota legislatif asal Aceh. Ia secara tegas meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung dalam menangani persoalan tersebut.
Legislator Aceh tersebut menilai bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah abai terhadap aspirasi masyarakat Aceh. Akibatnya, muncul kegaduhan yang berujung pada ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat.
Alasan Legislator Minta Sanksi Tegas bagi Mendagri
Menurut sang legislator, Mendagri Tito seharusnya menjalankan peran mediasi dan klarifikasi secara terbuka sejak awal. Namun, kenyataannya tidak demikian. Penetapan administrasi empat pulau tanpa melibatkan Pemerintah Aceh dinilai melanggar prinsip-prinsip transparansi dan keadilan antar wilayah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tindakan ini berpotensi memicu gejolak politik daerah. Oleh karena itu, ia mendesak Presiden Prabowo kelak untuk mengevaluasi kinerja Tito secara serius, termasuk mempertimbangkan sanksi administratif atau bahkan pencopotan jabatan.
Reaksi Publik dan Tokoh Daerah
Masyarakat Aceh menunjukkan reaksi keras terhadap keputusan sepihak yang diambil oleh Kemendagri. Beberapa tokoh adat dan ulama bahkan telah menyuarakan kekhawatiran mereka terkait ancaman terhadap keutuhan otonomi daerah.
Sejumlah forum diskusi dan pertemuan antar tokoh daerah pun mulai digelar untuk menyusun langkah hukum dan politik dalam memperjuangkan hak Aceh atas pulau-pulau tersebut.
Seruan untuk Dialog dan Penyelesaian Damai
Di tengah ketegangan yang meningkat, legislator tersebut tetap mengedepankan pendekatan damai. Ia meminta pemerintah pusat membuka ruang dialog inklusif antara Aceh dan Sumatera Utara. Tujuannya adalah mencari titik temu demi menyelesaikan sengketa tanpa merugikan salah satu pihak.
“Presiden Prabowo harus menjadi simbol keadilan bagi seluruh daerah, termasuk Aceh. Jangan biarkan kegaduhan ini menjadi preseden buruk dalam sistem pemerintahan kita,” ujarnya menutup pernyataan.