Militer Israel Perketat Sensor Media Usai Serangan Rudal Iran, Dampak Kerusakan Disembunyikan

SUARAMERDEKASOLO.COM – Dampak nyata dari serangan rudal Iran terhadap Israel selama konflik berdurasi 12 hari tampaknya belum sepenuhnya tersampaikan ke mata dunia. Pemerintah Israel, lewat kendali sensor militer, memperketat akses informasi demi mencegah publikasi yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Menurut pengakuan resmi, lebih dari 50 rudal Iran berhasil menghantam berbagai wilayah Israel dalam eskalasi terbaru tersebut. Namun, media lokal dan internasional dibatasi secara ketat untuk melaporkan secara transparan mengenai titik-titik serangan serta kerusakan yang ditimbulkan.

Sensor Ketat Diperketat, Militer Kendalikan Informasi

Kebijakan penyensoran media di Israel sudah berlangsung lama. Bahkan sebelum negara tersebut berdiri pada 1948, otoritas di bawah mandat Inggris telah menerapkan pengawasan informasi yang ketat. Saat ini, di tengah konflik yang memanas, pengendalian terhadap arus berita semakin diperkuat.

Kantor Pers Pemerintah Israel, sebagai badan yang berwenang dalam urusan akreditasi jurnalis, mewajibkan setiap liputan dari lokasi serangan—terutama area penting seperti pangkalan militer, kilang minyak, dan fasilitas strategis—memiliki izin tertulis dari pihak sensor militer.

Profesor Jerome Bourdon dari Universitas Tel Aviv menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan melindungi data strategis agar tidak dimanfaatkan oleh musuh. “Aspek keamanan nasional memang menjadi alasan utama. Namun, efeknya adalah publik—baik lokal maupun internasional—tidak mengetahui seberapa besar risiko yang sebenarnya dihadapi Israel,” ujarnya.

Pemerintah Soroti Kemenangan, Kritik Dunia Diabaikan

Selama konflik berlangsung, pemerintah Israel lebih banyak menyuarakan keberhasilan militernya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam salah satu pernyataannya, bahkan menyebut operasi melawan Iran sebagai “kemenangan bersejarah.”

Namun, pesan keberhasilan tersebut tidak sejalan dengan situasi di lapangan. Karena terbatasnya akses informasi akibat sensor ketat, publik sulit mengetahui dampak nyata dari serangan rudal Iran terhadap wilayah Israel.

Profesor Bourdon menilai bahwa narasi ini sengaja dibentuk untuk mengalihkan perhatian internasional. Tujuannya adalah meredam kritik global terhadap operasi militer Israel di Gaza, yang hingga kini telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan memperburuk kondisi kemanusiaan.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menuding Iran secara sengaja menyerang area sipil, termasuk rumah sakit di Beersheba. Akibat insiden tersebut, sekitar 40 orang mengalami luka. Iran membantah tuduhan itu dan menyatakan tidak menargetkan fasilitas kesehatan.

Pembatasan Liputan dan Media Asing Dihalang-Halangi

Di beberapa titik serangan, khususnya di kawasan pemukiman, jurnalis—baik lokal maupun internasional—tidak diizinkan merekam gambar secara dekat. Mereka juga dilarang menyebutkan lokasi pasti jatuhnya rudal.

Salah satu kejadian terjadi di Ramat Gan. Di sana, polisi menghentikan siaran langsung dua media asing karena mereka diduga akan mengirimkan rekaman ke saluran berita Al Jazeera. Media asal Qatar ini telah dilarang beroperasi di Israel sejak Mei 2024 karena dituduh memiliki keterkaitan dengan kelompok Hamas. Tuduhan tersebut dibantah oleh Al Jazeera.

Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa tindakan tersebut diambil untuk mencegah penyebaran “konten ilegal.” Langkah itu sejalan dengan kebijakan keras Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir. Dalam pernyataannya, Menteri Komunikasi Shlomo Karhi menegaskan, “Kami tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang membantu musuh.”

Tanggapan Keras Dinilai Berlebihan

Beberapa kalangan menilai respons para pejabat sayap kanan Israel terlalu berlebihan. Tehilla Shwartz Altshuler, peneliti dari Institut Demokrasi Israel, menyebut bahwa para menteri seperti Ben Gvir dan Karhi kerap memanfaatkan isu ini demi kepentingan politik pribadi.

“Mereka sering kali membuat pernyataan ekstrem yang melampaui batas hukum. Tujuannya lebih pada pencitraan dibanding kepentingan hukum yang sah,” jelasnya.

Profesor Bourdon menambahkan bahwa pendekatan represif terhadap media menunjukkan ketidakpercayaan mendalam dari pemerintah terhadap pers liberal—baik dalam negeri maupun luar negeri. Sikap tersebut juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mempertahankan narasi resmi di tengah tekanan global.

Komitmen atas Kebebasan Pers Dipertanyakan

Kantor Pers Pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka tetap menjunjung kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Lembaga tersebut juga menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan terhadap jurnalis lokal dan asing.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Pembatasan peliputan, larangan pengambilan gambar, hingga penghentian siaran langsung memperlihatkan adanya kendali kuat terhadap informasi. Situasi ini memicu pertanyaan besar dari komunitas internasional mengenai transparansi Israel dalam menangani konflik—khususnya yang melibatkan warga sipil.