SUARAMERDEKASOLO.COM – Pada Kamis, 22 Agustus 2024, Kota Solo menjadi pusat perhatian nasional akibat digelarnya aksi unjuk rasa bertajuk “Peringatan Darurat” yang diikuti oleh ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat. Aksi ini merupakan respons terhadap upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berencana merevisi Undang-Undang Pilkada, khususnya terkait ambang batas usia pencalonan kepala daerah. Massa menilai langkah tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan potensi dinasti politik.

Latar Belakang Aksi

Aksi dimulai dari Bundaran Gladak sekitar pukul 14.30 WIB, dengan peserta yang mengenakan pakaian serba hitam dan membawa berbagai spanduk bertuliskan sindiran terhadap pemerintah, seperti “Tukang Kayu Sedang Mempersiapkan Kursi Untuk Anaknya” dan “Pulangkan Jokowi Solo”. Massa kemudian melakukan long march menuju Balai Kota Solo sambil meneriakkan yel-yel “Pulangkan Jokowi” sebagai bentuk protes terhadap rencana dinasti politik.

Respons Masyarakat dan Pemerintah

Aksi ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media. Sebagian besar peserta menilai revisi UU Pilkada sebagai langkah mundur dalam berdemokrasi dan berpotensi mengembalikan praktik politik dinasti. Mereka khawatir bahwa kebijakan tersebut akan menguntungkan segelintir elit politik dan mengabaikan aspirasi rakyat.

Di sisi lain, pemerintah melalui pernyataan resmi menyatakan bahwa revisi UU Pilkada bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Namun, pemerintah juga mengapresiasi aspirasi masyarakat dan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap rencana tersebut.

Dampak dan Refleksi

Aksi “Peringatan Darurat” di Solo mencerminkan tingginya kesadaran politik masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap dinamika politik nasional. Semoga kejadian ini menjadi momentum bagi perbaikan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia ke depan.